SEKATA Bawaslu Bojonegoro Perkuat Koordinasi dan Tata Kelola Internal

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Senin pagi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi ruang untuk menyatukan langkah. Melalui kegiatan SEKATA (Senin Koordinasi dan Tata Kelola), jajaran komisioner, Kepala Sekretariat, dan staf sekretariat melakukan koordinasi internal sekaligus mengevaluasi berbagai pekerjaan dan agenda kelembagaan yang sedang berjalan.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (3/8/2026), tersebut dilaksanakan secara internal dan menggunakan anggaran nonanggaran. Forum menjadi ruang bagi masing-masing divisi untuk menyampaikan perkembangan pekerjaan, kendala, serta rencana tindak lanjut pada Agustus 2026.

Pertemuan diawali dengan perkenalan Laila, staf yang baru bergabung di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro setelah sebelumnya bertugas di Maluku Utara. Kepindahannya ke Bojonegoro sekaligus menjadi langkah kembali ke daerah asal dan homebase di Ledok Kulon. Sebelumnya, Laila bertugas sebagai staf keuangan.

Perkenalan tersebut berlangsung sederhana dan menjadi awal dari koordinasi yang kemudian membahas berbagai pekerjaan lintas divisi.

Beban Kerja Menjadi Perhatian

Dari Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, pembahasan diarahkan pada pemetaan beban kerja. Setiap staf diminta mencatat dan mengecek kembali kegiatan yang dikerjakan, baik pekerjaan harian, bulanan maupun tahunan.

Pemetaan diperlukan agar setiap pekerjaan memiliki penanggung jawab yang jelas sekaligus menjadi dasar untuk melihat distribusi beban kerja di lingkungan sekretariat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena saat ini belum terdapat staf khusus yang menangani pekerjaan keuangan sehingga sebagian tugas juga bersinggungan dengan pekerjaan di bidang SDM.

“Kita harus mengetahui pekerjaan masing-masing, apa yang dikerjakan, dan bagaimana beban kerjanya. Dari situ bisa diukur apakah pekerjaan sudah terbagi secara proporsional atau justru menumpuk pada satu orang,” menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro turut menekankan pentingnya pembagian pekerjaan yang seimbang. Menurutnya, setiap pekerjaan administratif memiliki ukuran dan tanggung jawab masing-masing. Apabila beban kerja telah melebihi kapasitas, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, termasuk kemungkinan perlunya penambahan sumber daya manusia.

Kepala Sekretariat juga didorong untuk memastikan pekerjaan tidak terkonsentrasi pada personel tertentu. Sejumlah pekerjaan rutin seperti konsolidasi demokrasi, laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maupun laporan insidental perlu dipetakan agar pembagiannya lebih terukur.

Dalam pembahasan yang sama, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga menjadi perhatian. IKU akan disesuaikan dengan kondisi dan target yang realistis di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota, namun tetap mengacu pada format yang telah ditetapkan Bawaslu RI. Penyusunan tersebut ditargetkan rampung pada pekan berjalan.

Sementara itu, agenda pemusnahan arsip juga telah dipersiapkan dan direncanakan dilaksanakan pada hari yang sama. Administrasi kegiatan telah disiapkan oleh arsiparis.

Dari Debat hingga Keterbukaan Informasi

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Weni Andriani, menyampaikan perkembangan sejumlah kegiatan. Kompetisi debat telah memasuki tahapan eliminasi. Bawaslu Bojonegoro sebelumnya telah memberikan pendampingan kepada peserta dengan menghadirkan narasumber secara daring maupun luring.

“Kami sudah berupaya mendampingi teman-teman dan menghadirkan narasumber, baik secara online maupun offline. Namun, hasilnya belum sesuai yang kita harapkan. Kekurangannya masih terus kita evaluasi untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki,” ujar Weni.

Evaluasi tersebut menjadi penting karena dari Jawa Timur terdapat sejumlah perguruan tinggi yang masih bertahan dalam kompetisi, di antaranya UIN Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Jember.

Di bidang data dan informasi, aktivitas pelayanan dan pengelolaan informasi terus berjalan. Sejumlah agenda seperti produksi video dan kegiatan cangkrukan tetap dilakukan. Penilaian SAQ juga masih dalam proses.

Dalam kesempatan tersebut, Weni turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Kepala Sekretariat terhadap fasilitas akses bagi penyandang disabilitas. Sementara pengisian PEKPPP terus dilakukan dan menjadi salah satu agenda yang dibahas lebih lanjut dalam forum.

PDPB dan Penguatan Partisipasi Masyarakat

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Muchid, menyampaikan bahwa pengawasan PDPB telah menjadi agenda rutin. Pengawasan pada Juli telah dilaksanakan dengan membagi jajaran ke dalam beberapa tim.

Hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui penyampaian imbauan kepada KPU terkait lima pemilih baru yang ditemukan dalam proses pengawasan.

Selain itu, Bawaslu Bojonegoro akan melakukan evaluasi PDPB semester pertama. Evaluasi tidak hanya mencakup PDPB, tetapi juga seluruh kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang semester tersebut. Setiap divisi pencegahan akan mempresentasikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi bersama.

Memasuki Agustus, agenda pencegahan juga akan diawali dengan audiensi bersama Wakil Bupati Bojonegoro yang selanjutnya diarahkan pada kerja sama melalui nota kesepahaman atau MoU.

Di bidang hubungan masyarakat, kerja sama dengan media juga telah dilakukan. Sementara untuk pengembangan podcast Bawaslu Bojonegoro, forum membahas dua pilihan nama, yakni “Jejak Langkah Bawaskab BJN” dan “Lentera Demokrasi”. Di bidang partisipasi masyarakat, sosialisasi juga telah dilaksanakan di sejumlah lokasi.

Menata Arsip dan Menyelesaikan Pekerjaan Administratif

Sejumlah pembaruan dari jajaran staf turut disampaikan dalam forum SEKATA. Pemusnahan arsip dijadwalkan dilaksanakan secara simbolis dengan melibatkan komisioner, Kepala Sekretariat, arsiparis, PIC arsip, staf BMN, serta Analis Hukum Ahmad Fikri.

Pembahasan lainnya berkaitan dengan kebutuhan kegiatan anjangsana, termasuk pembayaran untuk kunjungan ke kediaman Kepala Sekretariat di Sidoarjo dan staf Bawaslu Bojonegoro, Desandra Ika Varera. Pengisian PEKPPP juga kembali dikoordinasikan untuk memastikan seluruh kebutuhan dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Staf juga menyampaikan hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik yang dipaparkan oleh Andik Arifianto, dengan sejumlah tambahan dan arahan dari Kasubbag PPPS Septian Eko Santoso.

SEKATA kemudian ditutup dengan suasana yang lebih akrab melalui agenda sederhana berupa perayaan ulang tahun salah satu staf sekretariat, Eko Prastyo. Momen tersebut menjadi penutup setelah rangkaian pembahasan pekerjaan dan koordinasi internal berlangsung selama beberapa jam.

Melalui SEKATA, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berupaya menjaga koordinasi agar pekerjaan antardivisi tetap berjalan dalam satu arah. Evaluasi, pembagian beban kerja, penyelesaian administrasi, hingga penguatan program menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola kelembagaan yang lebih tertib dan efektif.

Bagi jajaran Bawaslu Bojonegoro, koordinasi bukan sekadar agenda rutin setiap awal pekan. SEKATA menjadi ruang untuk saling mengetahui perkembangan pekerjaan, menyampaikan persoalan secara terbuka, dan bersama-sama menentukan langkah penyelesaiannya.