Perkuat Kesiapan Menuju Pemilu 2029, Bawaslu Bojonegoro Tuntaskan Pelatihan Teknis Penanganan Pelanggaran dan Sengketa

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Kesiapan menghadapi Pemilu 2029 tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi persoalan kepemiluan secara tepat dan profesional. Penguasaan prosedur, ketelitian mengelola alat bukti, hingga kecermatan mengambil keputusan menjadi kompetensi yang terus diperkuat Bawaslu. Hal tersebut menjadi perhatian dalam penutupan Peningkatan Kapasitas Pegawai Fasilitasi Teknis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (11/11/2026).

Program yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan, sejak 22 September hingga 11 November 2026, diikuti 20 peserta aktif, terdiri atas 19 pegawai Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan satu peserta dari Bawaslu Kota Palangka Raya. Selama pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian pembelajaran, mulai dari penyampaian materi, diskusi, praktik teknis, hingga pembelajaran mandiri (self-learning), dengan melibatkan narasumber dari berbagai jajaran Bawaslu.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Rusmifahrizal Rustam, S.H., dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan jajaran Bawaslu dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika kepemiluan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi melalui berbagai aplikasi dan dashboard, termasuk Dashboard MASSEP, perlu dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Ia juga mengingatkan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan peserta Pemilu maupun masyarakat. Terlebih, persiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang, termasuk pendaftaran partai politik, perlu dilakukan sejak dini agar jajaran Bawaslu tidak hanya siap secara regulasi, tetapi juga matang dalam pelaksanaan teknis.

“Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa merupakan ujung tombak Bawaslu. Karena itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kemampuan teknis. Jangan sampai ketika tahapan sudah dimulai, kita justru baru sibuk mempersiapkan diri,” tegas Rusmifahrizal.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, S.H., menyoroti pentingnya sinergi antara unsur pimpinan dan sekretariat dalam menjalankan tugas kelembagaan. Ia menjelaskan bahwa sekretariat memiliki peran dalam menyiapkan kebutuhan administrasi, bahan, serta dukungan teknis, sedangkan pimpinan menjalankan fungsi kebijakan dan pengambilan keputusan. Kedua unsur tersebut harus berjalan beriringan agar setiap proses penanganan pelanggaran dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anwar Noris juga mengingatkan bahwa setiap rekomendasi yang disampaikan Bawaslu harus didukung data, dokumen, dan bukti yang lengkap. Menurutnya, rekomendasi yang tidak memiliki dasar pendukung memadai dapat memengaruhi kredibilitas lembaga. Selain itu, setiap keputusan kelembagaan harus melalui mekanisme rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama.

“Setiap rekomendasi yang kita keluarkan harus didukung data dan dokumen yang lengkap. Jangan sampai kita menyampaikan rekomendasi tanpa memiliki bukti yang kuat, karena hal tersebut menyangkut kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Sinergi antara sekretariat dan pimpinan juga harus terus diperkuat,” ungkap Anwar Noris.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., menyambut baik pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut. Ia menilai, penguatan kompetensi pegawai merupakan bagian dari upaya mempersiapkan kelembagaan agar semakin siap menghadapi tantangan Pemilu mendatang. Baginya, keberhasilan pelatihan tidak semata-mata diukur dari terselenggaranya kegiatan maupun sertifikat yang diperoleh peserta, melainkan dari sejauh mana pengetahuan yang didapat dapat diterapkan dalam pekerjaan.

“Pelatihan ini jangan hanya menjadi kegiatan yang selesai ketika sertifikat sudah diterima. Apa yang telah dipelajari harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Saya berharap peserta dapat menjadi penggerak untuk membagikan pengetahuan kepada rekan-rekan lainnya, sehingga peningkatan kapasitas ini memberikan manfaat lebih luas bagi kelembagaan,” ujar Handoko.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Weni Andriani, S.Pd., menekankan bahwa kemampuan teknis harus terus diasah seiring dengan dinamika persoalan kepemiluan. Pemahaman regulasi, kecermatan dalam menyusun kajian, serta ketelitian dalam mengelola data dan dokumen menjadi bagian penting untuk memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.

“Dalam penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa, ketelitian menjadi hal yang sangat penting. Kita tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus mampu menerapkannya dalam setiap tahapan proses. Pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan ini harus menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas kerja dan dibagikan kepada pegawai lainnya,” tutur Weni.

Sementara itu, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Septian Eko Santoso, S.H., selaku team leader pelatihan dan Dashboard MASSEP, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada proses pembelajaran, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia berharap peningkatan kapasitas tersebut mampu memperkuat keterampilan teknis, ketelitian administrasi, serta pemanfaatan Dashboard MASSEP guna mendukung kesiapan jajaran Bawaslu menghadapi Pemilu 2029.

Rangkaian penutupan juga diisi dengan penyampaian evaluasi hasil pembelajaran, pemberian sertifikat berdasarkan akumulasi penilaian dari pertemuan pertama hingga keenam, serta pengumuman narasumber favorit dan peserta terbaik. Berdasarkan hasil penilaian, Victor Anggaresta Lastono berhasil meraih predikat Peserta Terbaik Pertama, disusul Siti Windaryati sebagai Peserta Terbaik Kedua, Fibri Endi Ulfa Dira Kumala sebagai Peserta Terbaik Ketiga, dan Siti Kiswatun Khasanah sebagai Peserta Terbaik Keempat. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi, kedisiplinan, dan capaian peserta selama mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, secara resmi menutup seluruh rangkaian program peningkatan kapasitas tersebut. Berakhirnya pelatihan ini diharapkan menjadi awal bagi peserta untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh, sekaligus membagikannya kepada jajaran di lingkungan kerja masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kompetensi pegawai sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Sebab, pengawasan Pemilu yang profesional tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap aturan, tetapi juga sumber daya manusia yang cakap, berintegritas, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan serta keputusan kelembagaan.