Melalui Diskusi Ngopeni, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Perkuat Kinerja dan Kesiapan Divisi

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal di masa non-tahapan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menggelar Diskusi Ngopeni (Ngobrol Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi), Kamis (12/11/2026). Pertemuan ini membahas penyusunan laporan akhir, evaluasi kegiatan, perkembangan pekerjaan, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

Diskusi diikuti Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Weni Andriani, S.Pd., Kepala Subbagian PPPS, Septian Eko Santoso, S.H., serta jajaran staf divisi terkait. Selain mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, forum ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan kendala dan merumuskan tindak lanjut.

Salah satu pembahasan utama adalah penyusunan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Selain itu, perkembangan aplikasi SigapLapor yang masih dalam tahap pengembangan menjadi perhatian, khususnya kesiapan SDM dan sarana prasarana penerimaan laporan.

Dari Divisi Datin, evaluasi mencakup pelaksanaan Sosialisasi Rumah Data, kelengkapan dokumen Daftar Informasi Publik (DIP), pembaruan SK PPID, serta pengelolaan konten informasi publik. Sementara itu, pengisian bukti dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pembaruan logbook juga menjadi pekerjaan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Kepala Subbagian PPPS, Septian Eko Santoso, S.H., menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan penutupan peningkatan kapasitas pegawai telah berjalan baik, meskipun masih ada aspek teknis yang perlu diperbaiki. Ia menekankan pentingnya pengecekan perlengkapan sebelum kegiatan dimulai.

“Pelaksanaan kegiatan kemarin sudah bagus, tetapi tentu masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tim perlengkapan harus melakukan pengecekan paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai, sehingga apabila ada kendala teknis bisa segera diketahui dan ditangani,” ungkap Septian.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Weni Andriani, S.Pd., mengingatkan bahwa laporan akhir harus menggambarkan kondisi divisi secara menyeluruh, tidak hanya pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sarana prasarana, perkembangan ruang sidang, dan dukungan anggaran.

“Laporan akhir jangan hanya berisi kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi juga perlu menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, termasuk perkembangan ruang sidang dan anggaran setiap kegiatan. Dengan begitu, kebutuhan dan kondisi divisi dapat tergambarkan dengan jelas,” jelas Weni.

Terkait SigapLapor, Weni meminta seluruh staf Penanganan Pelanggaran mempelajari aplikasi tersebut agar kemampuan pengoperasiannya tidak hanya dikuasai satu orang. Ia juga meminta agar kebutuhan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin diinventarisasi serta setiap kegiatan dipersiapkan lebih awal, mulai dari administrasi, perlengkapan, hingga pembagian tanggung jawab personel.

Dalam diskusi tersebut, turut dibahas persiapan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai penanya dalam agenda Kamis Manis bulan ini, termasuk rencana pelaksanaan gladi sebanyak dua kali.

Melalui Ngopeni, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mendorong penguatan koordinasi dan evaluasi internal agar setiap pekerjaan dapat terlaksana secara tertib dan bertanggung jawab. Berbagai catatan yang muncul diharapkan menjadi dasar perbaikan untuk meningkatkan kesiapan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.