Kawal Hak Pilih, Bawaslu Bojonegoro Cermati 27 Data Pemilih Potensial di SMK Siang 1

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Data pelajar menjadi salah satu sumber penting dalam mengidentifikasi potensi pemilih baru. Namun, ketepatan identitas dan domisili tetap perlu dipastikan agar tidak ada warga negara yang memenuhi syarat justru terlewat dari daftar pemilih. Atas dasar itu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pengawasan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 di SMK Siang 1 Bojonegoro, Senin (9/11/2026).

Pengawasan dilakukan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, H. Moch. Zaenuri, S.T., M.A.P., bersama staf. Bawaslu berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Sutomo, S.Pd., Gr., untuk mengonfirmasi data siswa yang berpotensi menjadi pemilih baru.

Data yang dicermati bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diperoleh melalui koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap 27 data siswa, seluruhnya tercatat telah berusia 17 tahun berdasarkan tanggal lahir yang tertera dalam data. Namun, terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sebanyak 12 siswa tercatat memiliki alamat di wilayah Kabupaten Tuban, sedangkan satu siswa atas nama Ajeng Rahayu Ningwuri berdasarkan konfirmasi pihak sekolah telah mengundurkan diri.

Zaenuri menyampaikan bahwa uji petik bukan sekadar mencocokkan daftar nama, melainkan memastikan setiap elemen data benar-benar sesuai dengan kondisi kependudukan. Menurutnya, informasi mengenai usia, identitas, dan domisili perlu dicermati agar proses pemutakhiran data pemilih berjalan tepat sasaran.

“Data pelajar yang berpotensi menjadi pemilih baru perlu dipastikan kebenarannya. Apalagi ketika ditemukan perbedaan domisili atau perubahan status siswa. Hasil pencermatan ini menjadi bahan penting untuk dikoordinasikan lebih lanjut agar hak pilih warga yang memenuhi syarat tetap terlindungi,” ujar Zaenuri.

Dalam proses pengawasan, Bawaslu turut mencermati elemen data kependudukan, meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, serta alamat atau domisili. Pencermatan tersebut diperlukan untuk mengetahui kesesuaian identitas siswa sekaligus mengidentifikasi data yang membutuhkan klarifikasi atau tindak lanjut.

Temuan siswa yang berdomisili di Kabupaten Tuban menjadi perhatian tersendiri karena memerlukan pencocokan berdasarkan wilayah administrasi kependudukan. Begitu pula dengan siswa yang telah mengundurkan diri, sehingga perubahan statusnya perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran. Hasil uji petik ini selanjutnya akan diinventarisasi sebagai bahan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro dan instansi terkait.

Melalui pengawasan di lingkungan pendidikan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berupaya mengawal proses PDPB agar tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga memastikan ketepatan setiap data yang tercatat. Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih diharapkan menghasilkan daftar yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memastikan hak pilih masyarakat terlindungi.