Nur Elya Anggraini: Demokrasi Harus Dirawat, Generasi Muda Jadi Kunci Pengawasan Partisipatif

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Pada masa jeda tahapan pemilu, kerja-kerja pengawasan demokrasi tidak serta-merta berhenti. Semangat itulah yang terus ditanamkan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melalui kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur Koordinator Divisi SDMO, Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si., sebagai pengarah.

Dalam sambutan dan arahannya, Nur Elya Anggraini memberikan motivasi kepada para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan muda. Menurutnya, mereka merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian dan kesiapan untuk bergabung bersama Bawaslu dalam mengawal kualitas demokrasi di Kabupaten Bojonegoro.

"Teman-teman yang hadir dalam kegiatan ini adalah orang-orang yang siap membantu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengawal demokrasi. Harapannya, pemilu-pemilu yang akan datang semakin patuh terhadap regulasi dan dapat berjalan sesuai asas demokrasi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 telah selesai, bukan berarti tugas menjaga demokrasi ikut berakhir. Justru pada masa setelah pemilu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus merawat kualitas demokrasi agar tetap sehat.

Ely mengibaratkan demokrasi layaknya sebuah sawah yang harus terus dirawat. Apabila dibiarkan, sawah akan dipenuhi rumput liar dan gulma. Begitu pula demokrasi, jika tidak dijaga, akan mudah dirusak oleh berbagai praktik yang mencederai nilai-nilai demokrasi, seperti politik uang, penyebaran hoaks, hingga berbagai bentuk pelanggaran lainnya.

"Kerja-kerja demokrasi kita masih jauh dari kata selesai. Demokrasi harus terus dirawat. Kalau tidak dirawat, akan tumbuh praktik-praktik yang merusaknya. Karena itu, teman-teman yang mendaftar sebagai kader pengawas partisipatif adalah orang-orang yang digerakkan oleh hati nurani untuk membantu menjaga demokrasi," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan jumlah pengawas menjadi alasan utama pentingnya membangun pengawasan partisipatif. Di Kabupaten Bojonegoro terdapat 28 kecamatan dan 430 kelurahan/desa yang seluruhnya membutuhkan perhatian dalam setiap proses demokrasi, sementara jumlah jajaran pengawas sangat terbatas.

Menurutnya, negara-negara dengan demokrasi yang kuat memiliki kesamaan, yakni tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Oleh sebab itu, Bawaslu terus mendorong lahirnya agen-agen perubahan yang berasal dari masyarakat.

"Mustahil demokrasi di Bojonegoro maupun Indonesia hanya diawasi oleh Bawaslu. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar pengawasan semakin kuat. Karena itu, pengawasan partisipatif menjadi gerakan bersama untuk menjaga kualitas demokrasi," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ely juga memaparkan empat tantangan besar yang akan dihadapi demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Tantangan pertama adalah politik uang yang semakin berkembang. Ia menjelaskan bahwa praktik politik uang kini tidak lagi dilakukan secara konvensional melalui pemberian uang tunai dari rumah ke rumah, tetapi telah bertransformasi memanfaatkan teknologi digital, seperti transfer melalui dompet digital maupun voucher belanja.

Menurutnya, perubahan modus tersebut menjadikan politik uang semakin sulit dideteksi, namun dampaknya tetap sama, yakni merusak kualitas demokrasi dan masa depan masyarakat.

"Politik uang mungkin bisa membeli paket data atau kebutuhan sesaat, tetapi masa depan kita ditukar dengan nilai yang tidak seberapa. Inilah racun demokrasi yang harus terus kita lawan bersama," pesannya.

Tantangan berikutnya adalah perang informasi dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ia mengingatkan bahwa informasi palsu dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi yang benar, sehingga berpotensi memecah belah masyarakat bahkan merusak demokrasi.

Selain itu, ia menyoroti krisis kepercayaan generasi muda terhadap politik. Menurutnya, sekitar 40 persen pemilih merupakan Generasi Z yang dikenal kritis, tetapi sebagian di antaranya juga bersikap apatis terhadap proses demokrasi.

Kondisi tersebut dinilai berbahaya apabila ruang-ruang demokrasi justru diisi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa. Oleh sebab itu, Bawaslu mengajak para pemuda untuk mengambil peran aktif sebagai pelopor demokrasi yang sehat.

Tantangan terakhir adalah menjaga netralitas aparatur, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, maupun profesi lain yang rentan mendapatkan tekanan politik.

Ely menegaskan bahwa Bawaslu bersama agen-agen pengawasan partisipatif harus menjadi tameng dalam menjaga netralitas mereka, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara adil dan berintegritas.

Menutup arahannya, beliau mengajak seluruh peserta agar tidak berhenti pada pemahaman teori semata, tetapi mampu membangun sikap serta menjadi contoh di lingkungan masing-masing. Ia menekankan bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

Beliau mencontohkan, keterlibatan masyarakat dalam mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan memastikan dirinya telah terdaftar sebagai pemilih merupakan bentuk nyata pengawasan partisipatif yang sangat membantu penyelenggaraan demokrasi.

"Bawalah ilmu yang diperoleh hari ini ke komunitas masing-masing. Sekecil apa pun tindakan kita, ketika dilakukan dengan kepedulian terhadap demokrasi, itu sudah menjadi kontribusi yang sangat berarti. Saya yakin Bojonegoro bisa menjadi barometer. Jika Bawaslu Bojonegoro bisa, Bawaslu Jawa Timur bisa, maka daerah lain pun akan mampu mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas," pungkasnya.