Matangkan Persiapan Kegiatan, Bawaslu Bojonegoro Bahas Penguatan PPID dalam Diskusi Ngopeni

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Bawaslu Kabupaten Bojonegoro kembali menggelar diskusi internal bertajuk Ngopeni (Ngobrol bersama Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi) pada Selasa (21/04/2026) sebagai upaya mematangkan persiapan kegiatan serta memperkuat tata kelola kelembagaan, khususnya pada Divisi Data dan Informasi (Datin).

Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan dan kroscek kesiapan kegiatan “Sosialisasi Pengelolaan PPID Bawaslu Kabupaten Bojonegoro” yang akan dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan tersebut dirancang dalam format rapat dengan melibatkan peserta eksternal.

Dalam forum tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data & Informasi, Weni Andriani, S.Pd., menegaskan pentingnya kesiapan teknis dan substansi kegiatan. “Kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi harus mampu memperkuat pemahaman kita dalam pengelolaan informasi publik yang akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kehadiran narasumber dari Bawaslu RI menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. “Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal, baik dari sisi materi maupun teknis pelaksanaan,” imbuhnya.

Diskusi berlangsung dinamis dengan pembahasan rinci terkait teknis kegiatan, mulai dari susunan acara, pembagian tugas, hingga kesiapan administrasi. Seluruh elemen pelaksana ditunjuk secara jelas, mulai dari MC, moderator, notulen, hingga tim dokumentasi dan operator zoom.

Staf Divisi Datin menekankan pentingnya koordinasi agar kegiatan berjalan lancar. “Pembagian tugas sudah jelas, tinggal bagaimana kita saling menguatkan koordinasi agar pelaksanaan nanti tidak ada kendala,” ungkapnya.

Selain membahas agenda utama, forum Ngopeni juga menyinggung persiapan kegiatan di bidang penanganan pelanggaran yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Rencana kegiatan tersebut berupa Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran yang akan melibatkan unsur organisasi kemasyarakatan serta kolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Kasubbag Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa (PPPS) Septian, juga mengingatkan pentingnya kesinambungan program. “Kegiatan seperti ini harus terus berlanjut, tidak hanya berhenti pada satu momentum, agar kapasitas kelembagaan kita semakin kuat,” tuturnya.

Melalui diskusi Ngopeni (Ngobrol bersama Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi) ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmennya dalam menjaga soliditas internal dan meningkatkan kualitas perencanaan program kerja. Dengan persiapan yang matang dan sinergi antar tim, diharapkan seluruh kegiatan dapat berjalan optimal serta mendukung terwujudnya pengawasan Pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.