Kordiv P2H Bawaslu Bojonegoro Ikuti Kick Off Ngabuburit Pengawasan, Teguhkan Spirit Kelembagaan di Tahun 2026

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Muchid, S.Pd.I., M.Sos., mengikuti secara daring kegiatan Kick Off Ngabuburit Pengawasan bertema “Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu Tahun 2026”, Senin (23/2/2026). Kegiatan yang digelar secara nasional oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian refleksi dan penguatan internal kelembagaan di bulan suci Ramadan.

Muhammad Muchid menyampaikan apresiasinya atas inisiatif program Ngabuburit Pengawasan yang dinilai relevan dengan kebutuhan penguatan kelembagaan, khususnya di masa non-tahapan. “Momentum Ramadan ini bukan hanya soal menunggu waktu berbuka, tetapi juga menunggu lahirnya kesadaran baru. Spirit kelembagaan harus terus dirawat, terlebih ketika kita berada di masa non-tahapan,” ujarnya usai mengikuti pertemuan virtual tersebut.

Kick off kegiatan menghadirkan jajaran pimpinan Bawaslu RI, di antaranya Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Lolly Suhenty; dan Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Totok Hariyono.

Dalam pemaparannya, Lolly Suhenty menegaskan bahwa terdapat dua alasan utama mengapa tema penguatan spirit kelembagaan diangkat dalam Ngabuburit Pengawasan tahun ini.

“Pertama, bagi internal jajaran pengawas pemilu, ini momentum yang paling tepat untuk mengingat kembali sumpah jabatan yang pernah diucapkan. Pengabdian bekerja di Bawaslu itu selalu dalam pantauan publik. Kalau komitmen itu benar-benar kita internalisasikan, maka seluruh proses pengawasan akan berjalan dengan baik dan kelembagaan otomatis menjadi kuat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung berbagai sorotan yang diarahkan kepada Bawaslu. “Hari ini Bawaslu mendapat banyak kritik. Ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Ketika kritik itu tajam, satu hal yang perlu kita ingat: berarti Bawaslu mendapatkan perhatian. Spirit kelembagaan ini harus terus kita gali, dan Ramadan menjadi momentum yang tepat,” lanjutnya.

Alasan kedua, menurut Lolly, berkaitan dengan aspek eksternal. Ia menekankan pentingnya meneguhkan eksistensi Bawaslu di tengah dinamika demokrasi.

“Bicara demokrasi bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal proses yang benar dan tepat. Sepanas apa pun situasi yang ada, jangan pernah hilang harapan. Nilai yang kita perjuangkan akan bisa ditegakkan jika kita tidak kehilangan tujuan. Tujuan kita jelas: demokrasi Indonesia terjaga dan Bawaslu bekerja dengan baik, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara itu, Totok Hariyono mengajak seluruh jajaran untuk memaknai Ramadan sebagai bulan pembebasan dan konsolidasi demokrasi. Ia mengingatkan kembali sejarah proklamasi kemerdekaan yang terjadi di bulan suci.

“Delapan puluh satu tahun lalu, kemerdekaan kita diproklamasikan di bulan Ramadan oleh Presiden Soekarno. Dini hari sebelumnya, tujuh pemuda berani ‘menculik’ Bung Karno agar proklamasi segera dilaksanakan. Teks proklamasi bahkan diketik oleh Sayuti Melik saat sahur. Ramadan digunakan untuk pembebasan,” tuturnya.

Menurut Totok, semangat itu patut diadopsi dalam konteks pengawasan pemilu. “Semangat pembebasan dan konsolidasi demokrasi harus kita lakukan dengan spirit Ramadan. Kita kobarkan semangat itu untuk memperkuat demokrasi,” ujarnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam arahannya menegaskan posisi strategis Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan. Ia menyebut, kehendak pembuat undang-undang jelas menempatkan Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pemilu.

“Bawaslu hadir untuk mengawasi seluruh proses yang dijalankan oleh KPU dan peserta pemilu. Bawaslu tidak hanya hadir untuk KPU, tetapi juga untuk peserta pemilu dan masyarakat,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa tugas pengawas pemilu semakin berat, terlebih dengan berbagai putusan dan penafsiran hukum yang kian menguatkan peran Bawaslu. “Karena itu kita harus terus memperbaiki diri. Ada kritik yang membangun, ada yang pedas sekali. Di situlah kesabaran penyelenggara pemilu diuji. Belajarlah mendengarkan, baik kritik yang konstruktif maupun yang menyerang secara pribadi atau kelembagaan,” ujarnya.

Rahmat Bagja juga menekankan bahwa kerja Bawaslu tidak berhenti pada tahapan pemilu. Masa non-tahapan justru menjadi ruang penting untuk konsolidasi dan pelibatan publik.

“Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi wajib melaksanakan Ngabuburit Pengawasan dengan melibatkan minimal staf atau masyarakat sekitar, seperti pelajar pemilih pemula maupun kelompok disabilitas. Ini adalah jawaban atas pertanyaan publik: apa kerja Bawaslu setelah tahapan? Kita sudah on the track. Secara formal kita punya undang-undang, secara substansi kita sedang memperbaiki,” jelasnya.

Di akhir kegiatan, peserta diingatkan untuk menjadikan Ngabuburit Pengawasan sebagai ruang berbagi gagasan dan refleksi. “Nikmati ngabuburit pengawasan ini dan kerjakan dengan hati. Kita harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat dengan baik. Demokrasi Indonesia adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Bagi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, partisipasi dalam kick off ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan rangkaian kegiatan Ngabuburit Pengawasan di tingkat daerah. Muhammad Muchid menegaskan komitmennya untuk menggerakkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

“Spirit kelembagaan bukan sekadar slogan. Ia harus hadir dalam kerja-kerja nyata, termasuk di masa non-tahapan. Ramadan ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen kami di Bojonegoro untuk terus menjaga demokrasi,” tandasnya.