Ketua Bawaslu Jawa Timur Tekankan Pentingnya Sinergi dan Modernisasi Kelembagaan dalam Pengawasan Demokrasi

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, A. Warits, menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan politik dan meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Modernisasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Merawat Demokrasi yang digelar di Eastern Hotel Bojonegoro.

Dalam sambutannya, A. Warits menuturkan bahwa Bawaslu tidak dapat bekerja secara mandiri dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, seperti halnya manusia yang membutuhkan kerja sama dan dukungan dari lingkungan sekitarnya, lembaga pengawas Pemilu pun harus menjalin kolaborasi lintas sektor agar pengawasan berjalan optimal.

“Bawaslu tidak bisa mengandalkan diri sendiri seperti kita manusia. Oleh karena itu, penting adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dengan Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik bagi masyarakat,” ujar A. Warits di hadapan peserta kegiatan.

A. Warits mengungkapkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terus melakukan refleksi atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya. Dari hasil refleksi tersebut, ditemukan berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara individual oleh satu pihak saja. Karena itu, Bawaslu Jawa Timur berupaya merumuskan agenda penguatan kelembagaan yang lebih komprehensif untuk menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak menginginkan munculnya sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, langkah-langkah preventif dan penguatan kapasitas lembaga pengawasan terus dilakukan. Dalam konteks ini, Bawaslu Jawa Timur juga mendapatkan dukungan dan arahan dari Komisi II DPR RI untuk menggelar kegiatan serupa di berbagai daerah, termasuk Bojonegoro.

Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, Bawaslu Jawa Timur telah merumuskan delapan bidang penguatan kelembagaan. Salah satu bidang yang menjadi fokus penting adalah modernisasi birokrasi, yang dikordinatori oleh Anggota Bawaslu Jawa Timur Nur Elya Anggraini.

“Di lingkungan Bawaslu saat ini baru ada 20 satuan kerja (satker), termasuk Bojonegoro. Maka, salah satu upaya penting yang kami lakukan adalah modernisasi kelembagaan. Di Malang, misalnya, telah dikembangkan sistem pengolahan data dan peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai model percontohan,” jelas Warits.

Ia menambahkan bahwa Bawaslu Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang memiliki capaian baik dalam pengumpulan produk pengawasan Pemilu, terutama ketika menghadapi sidang di MK. Semua dokumen hasil pengawasan disimpan dengan baik dalam Rumah Data Bawaslu yang kini juga dimanfaatkan sebagai sumber literasi dan referensi akademik.

A. Warits menegaskan bahwa tugas Bawaslu ke depan tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, melainkan juga memperkuat fungsi pencegahan dengan mengoptimalkan hasil pengolahan data pengawasan. Pendekatan berbasis data ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi terhadap Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, yang dinilai memiliki kemampuan digitalisasi kelembagaan cukup baik di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan komitmen nyata Bojonegoro dalam mengikuti arah kebijakan modernisasi birokrasi Bawaslu Jawa Timur.

“Insyaallah Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang digitalisasinya cukup baik. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan Pemilu yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, A. Warits menyampaikan harapan agar seluruh pihak—baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun elemen politik—dapat mendukung penuh upaya Bawaslu dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di masa mendatang.

Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dan sinergi semua pemangku kepentingan.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ke depan. Tanpa dukungan dan kolaborasi, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk Bojonegoro, untuk terus memperkuat fondasi kelembagaan dan berinovasi dalam sistem pengawasan. Dengan semangat kolaboratif dan modernisasi birokrasi, Bawaslu diharapkan mampu menjaga marwah demokrasi dan memastikan setiap proses Pemilu berlangsung jujur, adil, serta berintegritas.