Bawaslu Bojonegoro Gelar Penguatan Kelembagaan: Wujud Modernisasi Birokrasi dalam Merawat Demokrasi

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan “Penguatan Kelembagaan dengan Tema Modernisasi Birokrasi di Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Merawat Demokrasi” pada Sabtu 25 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan pengawasan pemilu yang adaptif, modern, dan berintegritas di tengah era digitalisasi birokrasi.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2024–2029 Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits, serta Anggota Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini dan Dewita Hayu Shinta. Turut hadir pula jajaran Forkopimda, perwakilan partai politik, akademisi, dan pegiat demokrasi di Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang refleksi pasca penyelenggaraan pemilu. Ia menyampaikan bahwa momentum post election menjadi saat yang tepat bagi Bawaslu untuk menata diri dan memperkuat kelembagaan.

“Kami ingin secara adaptif ke depan, bagaimana digitalisasi hadir di tengah-tengah kita dan menjadikan Bawaslu Bojonegoro lebih efektif serta efisien dalam melakukan pengawasan,” ujar Handoko.

Sebagai simbol semangat dan perjuangan, Handoko menyerahkan selendang “Obor Sewu” kepada para narasumber. Simbol tersebut, menggambarkan semangat api perjuangan nan tak kunjung padam, sebagaimana dikatakan Bungkarno, warisi apinya jangan abunya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Djoko Lukito, S.Sos., M.M., menyampaikan apresiasi terhadap peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara seluruh elemen, baik penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun partai politik.

“Tugas Bawaslu tidak ringan. Penyelenggaraan pemilu memerlukan kekuatan dalam mengawal aturan. Karena itu, sinergi antara Bawaslu, Pemkab, TNI, Polri, dan parpol mutlak diperlukan agar kualitas pemilu semakin baik,” tegasnya.

Djoko Lukito juga menyoroti pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilih tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam menentukan pilihan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits memaparkan pentingnya sinergi lintas lembaga dan inovasi kelembagaan melalui modernisasi birokrasi. Menurutnya, hasil refleksi pemilu dan pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa banyak persoalan yang membutuhkan penguatan sistem dan koordinasi.

“Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan pemkab sangat penting untuk pendidikan politik bersama. Di Jawa Timur, kami telah merumuskan delapan bidang kelembagaan, salah satunya terkait modernisasi birokrasi,” jelas Warits.

Ia menambahkan, Bawaslu Jatim kini memiliki “Rumah Data”, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan produk pengawasan dan bahan literasi demokrasi. Kabupaten Bojonegoro disebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat digitalisasi pengawasan yang cukup baik.
Sebagai narasumber utama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si., menyoroti pentingnya demokrasi substansial yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

“Negara kita sudah 80 tahun merdeka dan telah melalui berbagai orde serta rezim. Namun yang paling penting, kita kini semakin mendekati demokrasi yang substansial, demokrasi yang memberi rakyat hak untuk berbicara dan bertindak tanpa rasa takut,” tutur Zulfikar.
Ia juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024, yang menegaskan empat hal pokok terkait penyelenggaraan pemilu, di antaranya bahwa pengisian legislatif harus selalu melalui pemilu dan pelaksanaannya dilakukan secara serentak.

Tenaga Ahli DPR RI, Muhammad Sirottudin, dalam paparannya menjelaskan bahwa saat ini DPR tengah membahas revisi undang-undang tentang pemilu, termasuk aspek pengawasan dan pencegahan pelanggaran. Ia menegaskan pentingnya Bawaslu memperkuat koordinasi lintas sektor, dimulai dari daerah.

“Kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi memperkuat lembaga ini bersama-sama. Sinergi dari daerah seperti Bojonegoro menjadi langkah awal penting untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang tangguh,” ujarnya.

Pegiat demokrasi A. Shodiqurrosyad, S.E.I., mengajak seluruh peserta untuk melihat Bawaslu sebagai rumah demokrasi yang terus berkembang. Ia menekankan perlunya transformasi dari organisasi fisik menjadi organisasi digital yang cepat dan transparan.

“Modernisasi bukan sekadar teknologi, tetapi juga penghargaan atas kerja keras petugas di lapangan. Kita perlu pengawasan partisipatif yang efektif dan integritas yang menjadi teladan bagi publik,” ujarnya.

Menurutnya, ancaman politik uang, kampanye hitam, dan hoaks masih menjadi tantangan utama yang harus dihadapi melalui pendekatan edukatif dan berbasis data.
Sebagai penutup, Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E., menyoroti pentingnya strategi penguatan tata kelola dan sumber daya manusia di tubuh Bawaslu.

“Instrumen teknologi penting, tapi SDM tetap menjadi kunci utama. Kami mendorong pembentukan unit analisis dan pengawalan digital, serta pengelolaan database pengawas dengan profil, riwayat pelatihan, dan pola rotasi yang terencana agar ada kesinambungan pengalaman,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pelapor dugaan pelanggaran pemilu agar partisipasi masyarakat dalam pengawasan semakin meningkat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Bojonegoro berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan kelembagaan dan mengadopsi pendekatan digital dalam tata kelola pengawasan. Semangat kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat fondasi demokrasi yang berintegritas dan partisipatif di Kabupaten Bojonegoro.