Akademisi Dr. Joko Hadi Purnomo Dorong Penguatan Tata Kelola dan SDM Pengawas dalam Menghadapi Tantangan Demokrasi

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Akademisi sekaligus Direktur Institute for Development and Society (IDFoS) Bojonegoro, Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E., menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) pengawas Pemilu dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Modernisasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Merawat Demokrasi yang diselenggarakan di Eastern Hotel Bojonegoro.

Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari unsur legislatif, akademisi, hingga pegiat demokrasi, dengan tujuan memperkuat sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam memperkuat pengawasan Pemilu serta membangun tata kelola kelembagaan yang modern dan adaptif.

Dalam paparannya, Dr. Joko Hadi Purnomo menyoroti isu klasik yang selalu muncul dalam setiap periode penyelenggaraan Pemilu, yakni praktik politik uang (money politics). Menurutnya, isu ini selalu menjadi bahan pembahasan lintas rezim dan hingga kini belum pernah benar-benar terselesaikan.

“Money politik di setiap rezim selalu dibicarakan dan tidak pernah selesai. Ini menjadi indikator kuat adanya persoalan korupsi yang hampir menyentuh semua level organisasi, baik formal maupun informal,” ungkap Dr. Joko.

Lebih lanjut, Dr. Joko menjelaskan bahwa kajian yang dilakukan oleh IDFoS Bojonegoro menyoroti pentingnya peran Bawaslu di tingkat lokal. Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Bojonegoro sudah cukup tinggi, namun masih diperlukan penguatan dari sisi pendidikan politik masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kapasitas pengawas dan penggunaan instrumen teknologi hanya akan menjadi alat bantu, sementara substansi utama dari pengawasan demokrasi adalah pemberdayaan dan kesadaran politik warga.

“SDM maupun teknologi hanya alat bantu. Selama kami mengikuti proses di lapangan, masih terlihat bahwa pendidikan politik masyarakat kita masih kurang. Maka kami sangat mengapresiasi langkah Bawaslu yang terus berupaya menjaga demokrasi di daerah,” ujarnya.

Dalam konteks Bojonegoro, Dr. Joko juga menyoroti bahwa salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses Pemilu dan Pilkada adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, yang lebih memprihatinkan, menurutnya, justru adalah minimnya laporan dari masyarakat kecil terkait dugaan pelanggaran yang mereka temui di lapangan.

“Di Bojonegoro, masalah yang sering terjadi adalah ASN. Namun laporan dari masyarakat kecil masih sangat sedikit. Banyak warga yang sebenarnya tahu adanya pelanggaran, tetapi mereka takut untuk melapor,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pengamatannya, masih banyak masyarakat yang ragu untuk menyampaikan laporan karena kekhawatiran terhadap konsekuensi hukum atau sosial yang mungkin mereka hadapi.

“Dari beberapa diskusi dan podcast yang kami amati, banyak masyarakat enggan melapor karena takut dipersoalkan. Diharapkan pemerintah dan DPR RI dapat memberikan kebijakan yang membuat proses pelaporan lebih mudah dan aman,” tambahnya.

Menurut Dr. Joko, jaminan keamanan pelapor merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat partisipasi publik dan kepercayaan terhadap lembaga pengawas Pemilu. Tanpa jaminan tersebut, masyarakat akan enggan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan.

Sebagai solusi, Dr. Joko menawarkan beberapa strategi untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM pengawas Pemilu di Bojonegoro. Ia mengusulkan agar Bawaslu Bojonegoro membentuk unit analisis dan pengawalan digital yang berfungsi untuk mengelola data hasil pengawasan secara terstruktur dan sistematis.

Selain itu, ia juga mendorong pembangunan database SDM pengawas Pemilu yang berisi profil, riwayat pelatihan, serta rekam jejak kinerja. Dengan adanya data tersebut, proses rotasi maupun rekrutmen tenaga pengawas, baik ad hoc maupun struktural, dapat dilakukan secara lebih objektif dan berkesinambungan.

“Strategi penguatan tata kelola dan SDM bisa dilakukan dengan pembentukan unit analisis dan pengawalan digital di Bawaslu Bojonegoro. Diperlukan pula database SDM pengawas dengan profil, riwayat pelatihan, dan kinerja, serta pola rotasi yang terencana agar ada kesinambungan pengalaman,” jelasnya.

Dalam penutupnya, Dr. Joko menegaskan bahwa tantangan terbesar demokrasi saat ini bukan hanya terletak pada penyelenggaraan Pemilu yang bersih, tetapi juga pada bagaimana lembaga pengawas dapat menjaga kepercayaan publik melalui profesionalitas, integritas, dan tata kelola yang transparan.

Ia optimistis, dengan langkah-langkah strategis yang telah dirintis oleh Bawaslu, terutama di Bojonegoro, cita-cita untuk mewujudkan lembaga pengawas yang modern, digital, dan dipercaya publik dapat segera terwujud.

“Bawaslu harus menjadi lembaga yang adaptif terhadap zaman, tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas dan profesionalitas di dalamnya. Dengan begitu, demokrasi kita akan lebih substansial dan berkeadilan,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi berbagai pihak untuk bersama-sama mengevaluasi perjalanan demokrasi di tingkat lokal sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga. Melalui semangat refleksi dan kolaborasi yang diusung, Bojonegoro diharapkan dapat terus menjadi contoh daerah dengan sistem pengawasan Pemilu yang partisipatif, modern, dan berintegritas tinggi.