Lompat ke isi utama

Berita

Tanamkan Kesadaran Demokrasi Sejak Dini, Bawaslu Bojonegoro dan KPU Ajak Santri MA Attanwir Jadi Pemilih Cerdas dan Kritis

weni

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Weni Andriani, S.Pd., mengangkat tema “Gen Z Bergerak, Demokrasi Berdampak” dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro di Madrasah Aliyah (MA) Attanwir Bojonegoro

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda menjadi salah satu langkah penting dalam menyiapkan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro di Madrasah Aliyah (MA) Attanwir Bojonegoro, Selasa (17/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Weni Andriani, S.Pd., hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu.

Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bojonegoro, Lilik Mustafidah, S.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan pemilih pemula tidak sekadar memberikan pengetahuan tentang pemilu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemilih pemula diharapkan mampu menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sehingga turut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan demokrasi dapat dimulai dari lingkungan terdekat, termasuk sekolah. Salah satu praktik sederhana yang dapat menjadi sarana pembelajaran demokrasi adalah pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Melalui proses tersebut, para siswa dapat belajar mengenai proses pemilihan, menghargai perbedaan pilihan, serta memahami pentingnya menentukan pemimpin secara demokratis. Lilik berharap kegiatan pendidikan pemilih dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan sekolah, perguruan tinggi, kelompok rentan, hingga kelompok masyarakat lainnya, demi menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Sementara itu, Kepala Madrasah Attanwir, Ustadz Ahmad Zamhari, dalam sambutannya mengingatkan bahwa setiap individu merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya, kontribusi tersebut tidak harus dimulai dari hal-hal besar, tetapi dapat dilakukan melalui tindakan sederhana di lingkungan sekitar. Ia menilai kegiatan sosialisasi ini menjadi kesempatan yang baik bagi para santri untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai demokrasi serta kepemiluan.

Ia berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta, khususnya para santri yang telah atau akan memasuki usia sebagai pemilih pemula. Dengan bekal pemahaman tersebut, generasi muda diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta turut menciptakan kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Dalam pemaparan materinya, Weni Andriani mengangkat tema “Gen Z Bergerak, Demokrasi Berdampak”. Ia mengawali penyampaian dengan menjelaskan pengertian demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Para peserta juga diajak mengenal perjalanan demokrasi di Indonesia, sejarah pemilu, asas LUBER JURDIL, serta tugas dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Weni menjelaskan bahwa pemilu bukan sekadar kegiatan mencoblos pada hari pemungutan suara. Lebih dari itu, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dijaga agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab sebagai pemilih perlu dimiliki generasi muda sejak dini.

Ia juga mengajak para santri untuk memahami pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, tanpa pengawasan yang memadai, berbagai persoalan berpotensi terjadi, mulai dari manipulasi suara, hilangnya hak pilih, praktik politik uang, hingga penyelenggaraan pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

“Pengawasan pemilu membutuhkan partisipasi masyarakat. Generasi muda, termasuk para pelajar dan santri, memiliki ruang untuk ikut mengawasi serta mengingatkan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu,” demikian pesan yang ditekankan dalam materi sosialisasi tersebut.

Lebih lanjut, Weni mengenalkan konsep pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Ia mendorong generasi Z agar tidak hanya menjadi pemilih yang menggunakan hak suaranya, tetapi juga menjadi generasi yang peduli terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Sikap kritis, keberanian menyampaikan informasi, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.

Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel dan sesi tanya jawab. Suasana kegiatan berlangsung interaktif ketika para santri mulai menyampaikan pertanyaan seputar persoalan kepemiluan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah seorang santri mengangkat persoalan praktik politik uang dan langkah yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula apabila menemukan praktik tersebut di lingkungan sekitarnya.

“Bagaimana cara kami sebagai pemilih pemula menyikapi apabila menemukan praktik politik uang menjelang pemilu? Apakah kami bisa langsung melaporkannya kepada Bawaslu, dan bukti seperti apa yang perlu disiapkan?” tanyanya kepada narasumber.

Pertanyaan lainnya disampaikan oleh seorang santriwati yang menyoroti persoalan pemenuhan hak pilih bagi generasi muda. Ia ingin mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi namanya belum tercantum dalam daftar pemilih.

“Jika kami sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi nama kami belum terdaftar, apa yang harus dilakukan agar hak pilih kami tetap terlindungi?” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Weni menjelaskan bahwa masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan santri, memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengawasan pemilu. Apabila menemukan dugaan praktik politik uang, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada Bawaslu dengan menyertakan keterangan dan bukti pendukung yang relevan. Sementara itu, terkait persoalan hak pilih, masyarakat diimbau untuk melakukan pengecekan data melalui kanal resmi KPU dan segera menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian data pemilih.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan hak pilih tetap terpenuhi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan nama dalam daftar pemilih melalui laman resmi KPU di https://cekdptonline.kpu.go.id/. Apabila menemukan NIK yang belum terdaftar sebagai pemilih, masyarakat dapat menyampaikan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro melalui tautan https://bit.ly/AwasiHakPilih.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu & KPU Kabupaten Bojonegoro berharap para santri MA Attanwir tidak hanya memahami proses dan tahapan pemilu, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang memiliki kesadaran demokrasi, berani menjaga hak pilih, serta peduli terhadap praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi. Pendidikan pemilih sejak dini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam mengawal demokrasi, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari masyarakat yang turut melakukan pengawasan.

Penulis dan Foto: Fitri dan Victor

Editor: Humas Bawaslu Bojonegoro