Pastikan Hak Pilih Generasi Muda Terlindungi, Bawaslu Bojonegoro Sisir Data Pemilih Pemula di SMKN 2
|
Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih akibat ketidakakuratan data menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan uji petik terhadap data siswa di SMKN 2 Bojonegoro, Senin (16/11/2026).
Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Muhammad Muchid, S.Pd.I., M.Sos., Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lia Andriyani, S.Sos., bersama staf.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Bojonegoro berkoordinasi dengan bagian Kesiswaan SMKN 2 Bojonegoro, Muzaki, untuk memperoleh informasi sekaligus mencermati data siswa yang berpotensi memenuhi syarat sebagai pemilih. Data yang menjadi objek pengawasan bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hasil koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
Sebanyak 59 data siswa menjadi sasaran pencermatan dan uji petik. Bawaslu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah elemen data, meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat atau domisili, serta informasi kependudukan lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih.
Dari hasil pencermatan, ditemukan dua data siswa yang tercatat berdomisili di Kabupaten Tuban. Temuan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pencermatan dan sinkronisasi dengan data kependudukan serta data pemilih yang dimiliki penyelenggara pemilu. Hal ini penting untuk memastikan setiap siswa yang telah memenuhi syarat tercatat sesuai dengan wilayah administrasi kependudukannya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Muchid, mengatakan bahwa pengawasan PDPB merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat terakomodasi dalam daftar pemilih.
“Pemutakhiran data pemilih harus benar-benar memperhatikan akurasi dan validitas data. Kami ingin memastikan tidak ada warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih justru terlewat atau belum tercatat. Karena itu, pengawasan langsung seperti ini penting dilakukan, termasuk menyasar kalangan pelajar yang berpotensi menjadi pemilih pemula,” ungkap Muchid.
Menurutnya, sekolah menjadi salah satu tempat strategis untuk mengidentifikasi potensi pemilih baru. Melalui koordinasi dengan pihak sekolah, Bawaslu dapat memperoleh informasi awal mengenai siswa yang telah maupun akan memasuki usia 17 tahun, sehingga pencermatan terhadap kesesuaian data kependudukannya dapat dilakukan lebih dini.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Lia Andriyani, S.Sos., menekankan pentingnya ketelitian dalam mencermati setiap elemen data siswa. Menurutnya, kesesuaian identitas dan domisili kependudukan menjadi aspek penting untuk memastikan seseorang tercatat sebagai pemilih di wilayah yang tepat.
“Pencermatan ini penting untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi kependudukan. Apabila ditemukan data yang belum sesuai, perlu dilakukan penelusuran dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Dengan begitu, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih tertib dan memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak pilih masyarakat,” jelas Lia.
Dari pihak SMKN 2 Bojonegoro, Muzaki, menyambut baik pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Bojonegoro. Menurutnya, koordinasi antara lembaga pengawas pemilu dan pihak sekolah menjadi bagian penting dalam mendukung pencermatan data siswa, khususnya mereka yang telah memasuki usia pemilih.
“Kami menyambut baik kegiatan pengawasan ini. Melalui koordinasi dengan Bawaslu, data siswa yang berpotensi menjadi pemilih pemula dapat dicermati bersama. Kami berharap informasi yang diperlukan dapat membantu proses pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat,” tutur Muzaki.
Hasil pengawasan tersebut selanjutnya diinventarisasi oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan pencermatan dan koordinasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro. Langkah ini diperlukan untuk memastikan status kepemilihan masing-masing siswa, termasuk kesesuaian data kependudukan dengan data pemilih yang dimiliki penyelenggara pemilu.
Melalui pengawasan uji petik ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmen untuk terus mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan agar berjalan secara akurat, komprehensif, dan mutakhir.
Penulis dan Foto: Eva dan Alfan
Editor: Humas Bawaslu Bojonegoro