Refleksi PSU Pilkada 2024, Bawaslu Perkuat Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
|
Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Pengalaman penanganan pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 menjadi bahan evaluasi penting bagi jajaran pengawas pemilu. Berbagai persoalan yang terjadi di tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari penggunaan hak pilih hingga ketidaksesuaian prosedur pemungutan suara, menjadi pembelajaran untuk memperkuat kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu mendatang.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Kamis Manis Volume 8 bertema “Refleksi Penanganan Pelanggaran pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024”, Kamis (19/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menghadirkan jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Bawaslu Kabupaten Landak, dan Bawaslu Kabupaten Magetan untuk berbagi pengalaman serta mengevaluasi penanganan PSU di masing-masing daerah.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas melalui refleksi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Menurutnya, berbagai pengalaman di lapangan perlu dibahas untuk mengetahui kelemahan dalam pengawasan maupun penanganan pelanggaran.
“Melalui diskusi ini kita berusaha mengangkat titik-titik lemah dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran. Harapannya, pengalaman yang kita refleksikan bersama dapat menjadi bahan perbaikan sehingga kapasitas jajaran pengawas semakin kuat,” ungkap Anwar Noris.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Uray Juliansyah, S.Pd., M.H., C.Med., menilai kegiatan berbagi pengalaman menjadi sarana penting untuk memperluas pengetahuan jajaran pengawas. Ia menjelaskan bahwa PSU di Kabupaten Magetan dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan di Kabupaten Landak berawal dari rekomendasi Bawaslu.
“Pintu masuknya memang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk memurnikan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Karena itu, ketika terdapat tata cara, prosedur, maupun mekanisme yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengawas harus mengambil langkah sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” jelas Urai.
Dalam pemaparan materi, Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Kabupaten Landak, Arifian, S.E., menguraikan pengalaman penanganan PSU di TPS 002 Dusun Ladangan, Desa Amboyo Selatan. PSU dilaksanakan pada 2 Desember 2024 setelah ditemukan dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh pemilih pada TPS yang sama saat pemungutan suara 27 November 2024.
Temuan tersebut berawal dari Pengawas TPS (PTPS), kemudian diteruskan melalui Panwaslu Kecamatan Ngabang hingga ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Landak. Selain merekomendasikan PSU, Bawaslu juga melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilihan. Hasilnya, terdapat rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi dan kode etik kepada KPU Kabupaten Landak, sedangkan dugaan tindak pidana dihentikan karena persyaratan materiil tidak terpenuhi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Magetan, Purwanto, S.T., memaparkan pengalaman pengawasan PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025. Putusan tersebut memerintahkan PSU pada empat TPS yang tersebar di tiga kecamatan.
Persoalan yang menjadi perhatian berkaitan dengan keabsahan penggunaan hak pilih. Di antaranya terdapat pemilih yang berada di luar kota maupun luar negeri, tetapi namanya tercatat dalam daftar hadir. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian tanda tangan serta pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), tetapi tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya.
Menindaklanjuti putusan tersebut, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan berbagai persiapan pengawasan, mulai dari pembentukan jajaran pengawas ad hoc, pencermatan data pemilih, pengawasan logistik, hingga koordinasi dengan penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan paparan, jumlah pemilih dalam DPT pada empat TPS tersebut sebanyak 2.117 orang. Tingkat kehadiran pemilih pada pemungutan suara awal mencapai 90,3 persen, sedangkan pada pelaksanaan PSU tahun 2025 sebesar 88,7 persen.
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengawasan PSU membutuhkan kesiapan personel, ketelitian memeriksa dokumen, serta kemampuan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap tugas dan kewenangan pengawas serta koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan ditangani secara tepat.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Weni Andriani, S.Pd., menyampaikan bahwa diskusi tersebut memberikan tambahan wawasan bagi jajaran Bawaslu Bojonegoro, khususnya dalam memahami dinamika penanganan pelanggaran pada pelaksanaan PSU.
“Pengalaman dari Kabupaten Landak dan Kabupaten Magetan memberikan gambaran bahwa penanganan pelanggaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Setiap peristiwa harus dicermati berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami untuk terus meningkatkan ketelitian dan kesiapan jajaran pengawas dalam menjalankan tugas,” tutup Weni.
Penulis dan Foto: Winda
Editor: Humas Bawaslu Bojonegoro