Kode-S Bawaslu Bojonegoro: Perkuat Pemahaman Hukum Hadapi Dinamika Sengketa Kepemiluan
|
Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam memastikan pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum Pemilu berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam rapat KODE-S bertema “Penguatan Kapasitas dan Pemahaman Hukum bagi Jajaran Bawaslu dalam Menghadapi Permasalahan dan Sengketa Kepemiluan” yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tersebut dipimpin Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lia Andriyani, S.Sos., serta dihadiri Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Septian Eko Santoso, S.H., bersama jajaran staf Divisi PPPS.
Dalam pembahasan, Lia Andriyani menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi kepemiluan tidak cukup hanya sebatas mengetahui ketentuan yang berlaku. Jajaran Bawaslu juga perlu memiliki kemampuan membaca, menelaah, dan menghubungkan berbagai peraturan agar dapat menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum di lapangan.
Menurutnya, dinamika regulasi dan beragam persoalan kepemiluan menuntut jajaran Bawaslu untuk terus meningkatkan kecermatan dalam memahami dasar hukum, mekanisme, serta prosedur penanganan. Kesamaan pemahaman antarjajaran juga menjadi hal penting agar pelaksanaan kewenangan kelembagaan berjalan konsisten dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
“Setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Karena itu, kemampuan memahami dan menganalisis regulasi menjadi bekal penting bagi jajaran Bawaslu, terutama ketika menghadapi persoalan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu,” demikian penekanan dalam pembahasan yang dipimpin Lia.
Sementara itu, Kasubbag PPPS, Septian Eko Santoso, S.H., menyoroti pentingnya ketelitian dalam menerapkan prosedur penanganan perkara. Menurutnya, pemahaman terhadap tahapan dan persyaratan administrasi maupun substansi hukum perlu terus diperkuat agar setiap proses dapat dilaksanakan secara tertib, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dan evaluasi secara berkala di lingkungan Divisi PPPS. Melalui koordinasi tersebut, berbagai kendala dalam penerapan regulasi dapat diidentifikasi dan dibahas bersama sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih seragam dalam pelaksanaan tugas.
Pembahasan rapat turut mengulas pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Perbedaan substansi pengaturan, perubahan ketentuan, hingga mekanisme yang diatur dalam sejumlah regulasi menjadi hal yang perlu dicermati. Jajaran Bawaslu dituntut mampu memahami hubungan antarketentuan, baik dari sisi substansi maupun hierarki peraturan, sehingga tidak keliru dalam menentukan dasar hukum.
Pada aspek penanganan pelanggaran, penguatan pemahaman diarahkan pada seluruh tahapan proses, mulai dari penerimaan laporan, pengkajian, klarifikasi, hingga penentuan tindak lanjut. Setiap tahapan membutuhkan ketelitian, baik dalam memahami ketentuan prosedural maupun dalam menilai aspek hukum dari suatu permasalahan.
Hal serupa juga berlaku dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pemahaman terhadap mekanisme penerimaan permohonan, pemeriksaan, mediasi, adjudikasi, hingga pengambilan putusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kapasitas yang harus dimiliki jajaran Bawaslu. Penguasaan terhadap mekanisme tersebut diperlukan agar setiap proses berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Selain membahas regulasi, rapat juga menitikberatkan pada peningkatan kemampuan analisis hukum, penyusunan kajian, pemberian pertimbangan hukum, serta identifikasi potensi persoalan normatif yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas kelembagaan. Kemampuan tersebut diharapkan dapat membantu jajaran dalam mengurai persoalan secara sistematis sebelum menentukan langkah penanganan.
Melalui diskusi KODE-S ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mendorong agar penguatan kapasitas tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dilanjutkan melalui evaluasi dan pembelajaran secara berkelanjutan. Inventarisasi regulasi, penelaahan ketentuan hukum, evaluasi prosedur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta penguatan koordinasi internal menjadi beberapa langkah yang perlu terus dilakukan.
Penulis dan Foto: Eva dan Alfan
Editor: Humas Bawaslu Bojonegoro