Pembinaan Penanganan Pelanggaran : Bawaslu Harus Cermat dan Menjunjung Tinggi Profesionalisme

Malang, bojonegoro.bawaslu.go.id – Pasca diundangkannya Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Bojonegoro menghadiri supervisi pembinaan penanganan pelanggaran dalam pemilu dan pemilihan serta sosialisasi Perbawaslu nomor 8 tahun 2020.

Kegiatan yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) bagi Kabupaten/Kota dengan lima anggota dan Kordiv Hukum Penanganan Pelanggaran bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tiga anggota tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Jatim. Kegiatan bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang yang dilaksanakan mulai hari Jumat (06/11/2020) hingga Sabtu (07/11/2020).

Hadir dari Bawaslu Bojonegoro Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Dian Widodo menyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut Kordiv PP dan Kordiv Sengketa Bawaslu Jatim menyampaikan pesan dan saran kepada Kordiv PP Bawaslu Kabupaten/Kota agar di dalam menjalankan tugas harus cermat dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme.

“Khususnya dalam penanganan kasus dugaan pelangggaran, Bawaslu harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Jangan sampai ada pernyataan vonis sebelum proses penanganan tuntas,” ungkapnya

Ibu Ratna Dewi Pitalolo  kordiv penanganan pelanggaran Bawaslu RI juga menyarankan kepada jajaran Bawaslu kabupaten kota untuk mempelajari hasil putusan DKPP terhadap kasus Bawaslu Sulawesi Tengah. Supaya bisa berhati-hati dalam menjalankan tugas khususnya untuk yang melaksanakan Pilkada. “Jangan sampai melakukan tindakan di luar kewenangan,” ungkapnya.

Pelaksanaan pemilihan tahun 2020 potensi pelanggaran masih tinggi. Potensi pelanggaran inilah yang harus diantisipasi oleh jajaran Bawaslu.

“Bawaslu harus bisa memastikan memiliki data softcopy sebagai antisipasi pelanggaran,” ujar Dian Widodo.