Optimalisasi Pengelolaan Informasi Publik, Bawaslu Bojonegoro Melaksanakan Pemutakhiran DIP
|
Madiun, bojonegoro.bawaslu.go.id – Sebagai upaya mengoptimalkan pengelolaan layanan informasi publik, Bawaslu Bojonegoro mengikuti kegiatan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selasa (23/02/2021).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur ini dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Madiun dan sebagai sesi pertama dari 8 (delapan) kelompok Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Setiap sesi atau setiap kelompok terdiri dari 4 hingga 5 Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir mulai tanggal 23 Februari hingga tanggal 2 Maret 2021.
Sekira pukul 14.00 WIB kegiatan dibuka. Pembukaan diawali dengan adanya sambutan dari Kabag Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Jatim, Lucia Martina Dewi Billem. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut guna mengoptimalkan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Selanjutnya ia juga mengingatkan terkait isi dari PPID di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota untuk rutin di perbaharui data-datanya. Ia menyampaikan untuk data-data yang baru segera diupdate dan diupload ke Website PPID.
Kemudian Lucia yang dibantu oleh Staf Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjelaskan terkait isi dari informasi publik yang harus diunggah secara berkala. “Seperti MoU, LHKP, data BMN segera diunggah di website PPID,” ungkapnya.
Ia berharap segera mungkin informasi-informasi yang ada dipublikasikan dan untuk hal-hal yang dikira nantinya butuh penjelasan lebih lanjuat dari Bawaslu Jatim maka dapat ditanyakan.
Kegiatan berjalan lancar, setiap Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir diminta menyampaikan pendapat dan masukan untuk kedepannya sebelum kegiatan ditutup dan dilanjut dengan adanya diskusi santai.
Sebagai Informasi Bawaslu Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam kelompok satu bersama dengan Bawaslu Kota Madiun, Bawaslu Kediri, Bawaslu Nganjuk dan Bawaslu Magetan. Adapun tiap Bawaslu dihadiri oleh Koordinator Divisi Humas dan Koordinator Sekretriat atau yang mewakili.
