Dorong Demokrasi Inklusif, Bawaslu Bojonegoro Libatkan Difabel dalam Pengawasan Partisipatif

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Dalam rangka memperingati semangat emansipasi perempuan sekaligus memperkuat demokrasi inklusif, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertajuk “Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas dan Kelompok Rentan” di Media Center Bawaslu Bojonegoro, Selasa (21/04/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, di antaranya Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Muhammad Muchid, S.Pd.I., M.Sos., Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat H. Moch. Zaenuri, S.T., Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lia Andriyani, S.Sos., serta Koordinator Divisi PP Datin Weni Andriani, S.Pd. Turut hadir pula Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, staf Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, serta mengundang perwakilan Rumah Berkarya Difabel  Nusantara (RBDN) Bojonegoro.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, H. Moch. Zaenuri. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Bawaslu di masa non-tahapan Pemilu, khususnya dalam mendorong pengawasan partisipatif dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, tidak hanya menjadi objek dalam Pemilu, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai subjek dalam pengawasan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bojonegoro,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Bawaslu Bojonegoro terus berupaya menghadirkan lingkungan pemilu yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk melalui penyediaan fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, Ketua Rumah Berkarya Difabel Nusantara (RBDN) Bojonegoro, Nyoto, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Bojonegoro atas keterlibatan komunitas difabel dalam kegiatan pengawasan Pemilu. Ia menegaskan bahwa pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang mampu menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu Bojonegoro atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk terlibat. Pemilu yang inklusif adalah kunci terciptanya keadilan bagi semua, termasuk penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Memasuki sesi materi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Muhammad Muchid, mengaitkan kegiatan ini dengan momentum peringatan Hari Kartini. Ia menuturkan bahwa semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini harus terus dihidupkan dalam konteks pengawasan Pemilu.

“Semangat Kartini adalah semangat kesetaraan dan keberanian untuk berpartisipasi. Nilai tersebut sangat relevan dalam mendorong keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dalam pengawasan Pemilu yang jujur dan adil,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Bawaslu Bojonegoro secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program sosialisasi kepada beragam kelompok masyarakat, mulai dari komunitas difabel, pelajar pemilih pemula, hingga mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk memperluas partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga terus melakukan uji petik dalam rangka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, termasuk mengidentifikasi pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih pemula yang belum terdaftar, serta warga yang berpindah domisili.

Dalam pemaparannya, Muchid menyampaikan berbagai materi penting terkait pengawasan partisipatif, mulai dari tujuan dan fungsi Pemilu, prinsip serta tantangan pengawasan partisipatif, hingga hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilu. Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas serta penyelenggaraan pemilu yang aksesibel.

Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusiasme, mencerminkan semangat kolaborasi antara Bawaslu dan komunitas difabel dalam mengawal demokrasi yang inklusif.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Melalui kolaborasi bersama komunitas difabel dan kelompok rentan, diharapkan lahir pengawasan yang tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga inklusif dan partisipatif.