Dari Sekolah untuk Demokrasi: Bawaslu Bojonegoro dan Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Bojonegoro Sepakati Kerja Sama Strategis

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Upaya memperkuat literasi demokrasi di kalangan pelajar kembali ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Jumat (20/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi pengawasan pemilu partisipatif berbasis pendidikan.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., selaku Pihak Pertama, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro, Hidayat Rahman, S.Pd., M.M., selaku Pihak Kedua. Prosesi berlangsung khidmat, disaksikan jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Dari unsur Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, hadir Muhammad Muchid, S.Pd.I., M.Sos. (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas), H. Moch. Zaenuri, S.T. (Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat), Lia Andriyani, S.Sos. (Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa), Weni Andriani, S.Pd. (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin), Fallailasyah, S.STP., M.M. (Kepala Sekretariat), beserta Staf.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., menegaskan bahwa sekolah merupakan ruang strategis dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini. “Generasi muda adalah pemilih masa depan. Jika sejak bangku sekolah mereka sudah memahami nilai-nilai demokrasi dan pentingnya pengawasan, maka kualitas pemilu ke depan akan semakin baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan komitmen jangka panjang. “Kami ingin menghadirkan pengawasan partisipatif yang membumi. Sekolah menjadi mitra penting untuk menanamkan keberanian bersikap kritis, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Bojonegoro Hidayat Rahman, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa dunia pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk dalam aspek kesadaran berbangsa dan bernegara. “Pendidikan politik bukanlah doktrinasi, tetapi proses pembelajaran nilai. Melalui kerja sama ini, kami berharap siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap proses demokrasi,” tuturnya.

Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beserta regulasi lain yang relevan. Kerja sama difokuskan pada peningkatan kualitas pemahaman demokrasi di kalangan pelajar, penguatan pengawasan pemilu partisipatif, serta penanaman pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda sebagai pemilih pemula.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pemahaman demokrasi di lingkungan sekolah, sosialisasi pengawasan partisipatif, pembentukan dan penguatan Pojok Pengawasan, penyelenggaraan sekolah kader pengawasan partisipatif, kompetisi kepemiluan bagi siswa, pembinaan dan pendampingan pemilihan Ketua OSIS, hingga pelaksanaan praktik kerja siswa. Selain itu, kolaborasi juga membuka ruang penelitian aplikatif terkait partisipasi pemilih dan indeks kualitas pemilu serta kegiatan lain yang disepakati bersama.

MoU ini berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dengan terjalinnya kerja sama tersebut, diharapkan lahir generasi muda Bojonegoro yang sadar demokrasi, kritis dalam menyikapi informasi, serta aktif berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu.

Kegiatan penandatanganan MoU berlangsung lancar dan penuh semangat kebersamaan. Lebih dari sekadar penandatanganan dokumen, momen ini menjadi fondasi penguatan kolaborasi kelembagaan untuk mendukung pendidikan politik yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan demokrasi di Kabupaten Bojonegoro.