Bawaslu Bojonegoro Ikuti Sosialisasi IKU 2026, Tekankan Penguatan Kinerja Berbasis Outcome dan Akuntabilitas

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Jajaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengikuti kegiatan Zoom Sosialisasi Petunjuk Teknis Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 yang digelar pada Senin (23/6). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola kinerja kelembagaan Bawaslu yang lebih terukur, akuntabel, dan berbasis hasil.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh Pimpinan dan Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta Komisioner, Kepala Sekretariat, dan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Dari Bawaslu Kabupaten Bojonegoro hadir Pimpinan beserta Staf SDMO & Diklat.

Dalam pemaparan utama, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penerapan IKU personal sebagai instrumen pengukuran kinerja individu yang lebih terstruktur dan akuntabel.

Ia menyampaikan bahwa IKU tidak hanya menjadi alat ukur aktivitas, tetapi juga mengukur kontribusi nyata setiap individu dalam memperkuat organisasi pengawas pemilu.

“Bawaslu harus terus menunjukkan relevansinya pasca Pemilu 2024 melalui kinerja yang nyata, manfaat bagi masyarakat, serta peningkatan kepercayaan publik,” tegasnya.

Herwyn juga menekankan bahwa tantangan Bawaslu ke depan semakin kompleks, mulai dari perubahan lanskap demokrasi, digitalisasi pengawasan, reformasi birokrasi, hingga tuntutan menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, IKU menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kinerja terarah dan terukur.

Menurutnya, IKU merupakan kompas organisasi yang menghubungkan kinerja individu dengan tujuan kelembagaan. Karena itu, paradigma kerja Bawaslu harus bergeser dari sekadar rutinitas administratif menuju orientasi hasil dan dampak.

“Eksistensi Bawaslu tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, tetapi oleh kinerja yang terukur dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan organisasi. Pengawas pemilu ke depan diharapkan memiliki karakter profesional, produktif, adaptif, dan berintegritas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Roadmap Bawaslu 2026–2029 diarahkan pada penguatan organisasi pengawasan yang modern, digital, dan berintegritas dengan SDM yang unggul.

IKU yang disusun juga akan menjadi dasar dalam penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta harus selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Setiap indikator kinerja wajib memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan berorientasi pada outcome atau dampak.

Kegiatan sosialisasi ini juga menegaskan pentingnya konsistensi penguatan SDM Bawaslu sebagai fondasi utama dalam menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks. IKU dipandang bukan sekadar instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju organisasi yang lebih profesional dan berorientasi hasil.

Dengan penerapan IKU personal pada tahun 2026, Bawaslu diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja individu sekaligus meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan secara keseluruhan.