Bawaslu Bojonegoro Gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan: Fokus Tekankan Netralitas ASN, TNI, Polri, dan Politisasi SARA

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro (19/9/24) mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan pemilukada yang bertujuan untuk menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam proses pemilukada. Acara yang diadakan di Eastern Hotel ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, termasuk perwakilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, OPD, TNI Polri dan Insan Pers.

Anggota Bawaslu Bojonegoro, Muhammad Muchid dalam sambutannya menyatakan, "Kami ingin mengingatkan bahwa Pemilihan 2024 di Kabupaten Bojonegoro harus menjadi ajang demokrasi yang sehat. Dalam hal ini, kami memiliki fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024. Kami ada Saentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kami akan menangani setiap pelanggaran yang mungkin terjadi."

Selain itu, Muchid juga menekankan beberapa hal terkait Netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilihan 2024 "Kami juga ingin menekankan pentingnya netralitas bagi ASN, TNI, Polri yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam dukungan politik praktis. Sebagai abdi negara, memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik secara adil. Kami sangat berharap partisipasi dari Bapak dan Ibu semua untuk menjaga situasi yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Bojonegoro, serta mencegah kecurangan di setiap tahapan pemilihan 2024" pungkas Muchid.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur terkait pentingnya pemilukada yang bersih, jujur, dan adil. Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Bojonegoro untuk menciptakan suasana pemilukada yang kondusif dan berintegritas di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemilukada di Bojonegoro dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro atau jajaran dibawahnya yaitu Panwaslucam dan Panwaslu Kelurahan/Desa.