3 CPNS Bawaslu Bojonegoro Hadiri Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Bawaslu Tahun 2025

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Tiga Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menghadiri Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Bawaslu Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada Senin (25/8). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpusat dan menjadi agenda awal proses pembinaan kompetensi dasar bagi seluruh CPNS yang baru bergabung di lingkungan Bawaslu Republik Indonesia.

Acara pembukaan Latsar CPNS ini digelar sebagai langkah awal pembentukan karakter dan penguatan nilai–nilai dasar ASN yang berintegritas, profesional, serta siap menjalankan tugas pengawasan pemilu. Melalui pelatihan dasar ini, para peserta akan mengikuti rangkaian pembelajaran terkait wawasan kebangsaan, kedisiplinan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan nilai ASN BerAKHLAK.

Dalam arahannya, pihak Bawaslu RI menegaskan bahwa CPNS merupakan generasi baru yang akan menjadi bagian penting dalam memperkuat peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu, kompetensi, integritas, dan sikap profesional menjadi fondasi utama yang harus dibangun melalui pelatihan dasar.

“Kehadiran CPNS harus menjadi energi baru bagi lembaga. Dengan Latsar ini, kami berharap seluruh peserta mampu memahami nilai dasar ASN sekaligus memahami peran strategis Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi,” demikian salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan pembukaan.

Tiga CPNS Bawaslu Bojonegoro yang mengikuti giat ini menyampaikan komitmennya untuk menjalani pelatihan dengan sungguh-sungguh. Mereka berharap melalui Latsar tersebut dapat memperdalam pemahaman mengenai tugas dan fungsi ASN, serta memperkuat kompetensi sebagai bagian dari sekretariat Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyambut baik terselenggaranya pelatihan dasar ini dan berharap seluruh CPNS dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik hingga tuntas. Dengan tersedianya SDM baru yang kompeten, Bawaslu Bojonegoro optimis dapat meningkatkan kualitas dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu di daerah.