Resmi Luncurkan IKP, Bawaslu Akan Lakukan Koordinasi Dengan Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan

Jakarta, bojonegoro.bawaslu.go.id. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Selasa (25/02/2020).

Adapun peluncuran IKP tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Mohammad Afifuddin di Redtop Hotel & Convention Centre Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat.

Dalam penyampaian peluncuran IKP tersebut, Afif berharap semua pihak bergandengan tangan untuk mencegah terjadinya kerawanan dan pelanggaran. “Mari bergandengan tangan untuk mencegah konflik vertikal dan horizontal. Pastikan tidak terjadinya konflik setelah peta kerawanan ini kita rumuskan” ungkapnya.

Selain itu Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu, Mohammad Afifuddin juga menjelaskan ada 4 dimensi besar yang diteliti, yakni konteks sosial dan politik, Pemilu yang bebas dan adil, kontestasi dan dimensi partisipasi.

Keempat dimensi tersebut dikembangkan lagi menjadi 15 subdimensi, yaitu keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara Pemilu, otoritas penyelenggara negara, relasi kuasa di tingkat lokal, hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan Pemilu, pengawasan Pemilu, hak politik, proses pencalonan, kampanye calon, partisipasi pemilih, partisipasi partai politik dan partisipasi publik.

Subdimensi tersebut kemudian dipecah lagi dalam 229 indikator. “IKP adalah alat antisipasi, bukan alat-alat pembenar agar kerawanan itu terjadi. Persepsi ini yang perlu kita samakan” jelasnya.

Pria yang kerap disapa Afif ini juga menyampaikan, hal pertama penyelenggara Pilkada 2020 agar meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

Afif membuka peluang terjadinya perkembangan IKP, sebab biasanya paslon memunculkan kerawanan baru di tengah berlangsungnya tahapan. Bawaslu, kata Afif, akan memetakan kerawanan dimaksud pasca penetapan paslon oleh KPU.

Afif merekomendasikan parpol agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Menurutnya, pendidikan politik juga diperlukan secara intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

Untuk pihak pemerintah, Afif mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun daerah mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. Dirinya berharap forum-forum komunikasi bisa lebih diintesifkan.

"Jadi forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di daerah itu penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan," jelasnya.

Dalam jajaran aparat pengamanan negara, Afif meminta kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara beserta dan BIN Daerah bisa memperkuat koordinasi guna mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP.

Afif menambahkan, begitu pula pihak organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP). Afif memberikan rekomendasi agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

"Kami akan melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan. Strategi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah," pungkasnya.