Penguatan dalam Tugas dan Tanggungjawab, Bawaslu Lakukan Rapat Evaluasi
|
Bangkalan, bojonegoro.bawasli.go.id – Dalam rangka penguatan tugas-tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu Jatim melakukan kegiatan rapat evaluasi DPS pemilihan tahun 2020 dan penyusunan daftar pemilih Pemilu berkelanjutan, Rabu (07/10/2020).
Rapat evaluasi yang bertempat di Kantor Bawaslu Bangkalan tersebut merupakan rapat evaluasi gelombang terakhir dari 3 gelombang. Untuk dua gelombang lainnya yaitu dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Pasuruan dan tanggal 6 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Jombang. Hal tersebut untuk memperhatikan aturan protokol kesehatan dengan pembatasan orang dalam jumlah besar di setiap pelaksanaan pertemuan tatap muka.
Dalam gelombang ke tiga tersebut di hadiri oleh 28 peserta dari 10 Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Bawaslu Bangkalan sebagai tuan rumah, Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Gresik, Bawaslu Sidoarjo, Bawaslu Sumenep, Bawaslu Lamongan, Bawaslu Tuban, Bawaslu Pamekasan, Bawaslu Sampang dan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.
Sekira pukul 11.45 WIB rapat evaluasi dibuka oleh Koordinator Pengawasan Bawaslu Jatim Aang Khunaifi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil tugas di lapangan oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
Kabag Pengawasan Bawaslu Jatim, Filber menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk penguatan tugas-tugas dan tanggung jawab Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. “Tujuan Kegiatan ini adalah karena pemilihan juga harus mengikut sertakan seluruh jajaran pengawas baik yang pilkada maupun non pilkada guna penguatan tugas-tugas dalam pemutakhiran data pemilih,” ungkapnya.
Selanjutnya Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menghimbau agar Bawaslu Kabupaten/Kota tetap selalu ada koordinasi secara intensif antara Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan pilkada dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada.
“Bawaslu Kabupaten/Kota pelaksana Pilkada maupun non Pilkada harus perlu adanya koordinasi lintas wilayah guna menghindari perbedaan data TMS dan MS yang signifikan,” jelasnya.
Hadir dari Bawaslu Bojonegoro Kordiv PHL, Moch. Zaenuri beserta staf.
