Menjaga Nyala Integritas di Tengah Hening Tahapan: Apel Pagi Bawaslu Bojonegoro dan Seruan Muchid untuk Kerja Nyata di Masa Non-Tahapan

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Sinar matahari pagi mulai menembus celah-celah pepohonan halaman Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro di Jalan Pahlawan, menciptakan suasana hangat dan tenang di awal pekan yang baru. Udara segar khas Bojonegoro berpadu dengan semangat para pegawai yang berbaris rapi, bersiap mengikuti apel pagi yang menjadi rutinitas sekaligus komitmen bersama. Namun pagi itu, Senin (4/8), bukan sekadar apel seperti biasanya. Di hadapan seluruh jajaran sekretariat dan staf, Anggota Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Muchid, S.Pd.I., M.Sos., menyampaikan pesan yang dalam tentang pentingnya menjaga kebermaknaan kerja kelembagaan di masa non-tahapan, efisiensi anggaran, dan tanggung jawab besar dalam pengawasan data pemilih.

Dengan suara mantap namun penuh keteduhan, Muhammad Muchid membuka amanatnya dengan satu kalimat yang memantik kesadaran: “Tidak ada waktu yang kosong bagi pengawas demokrasi.”

Ia mengajak seluruh sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro untuk tidak larut dalam keheningan tahapan pemilu yang belum dimulai. Menurutnya, justru dalam masa inilah Bawaslu diuji, bukan oleh hiruk-pikuk kampanye atau sengketa, melainkan oleh diam yang memerlukan inisiatif, oleh ruang yang menuntut kreativitas, dan oleh waktu yang meminta bukti kerja.

“Di masa non-tahapan seperti sekarang, kerja-kerja kita tidak boleh tenggelam. Kesekretariatan harus mampu menampakkan denyut lembaga. Publik perlu tahu bahwa kita tetap hadir, tetap bekerja, dan tetap menjaga marwah pengawasan,” ujar Muchid dengan tegas.

Ia menegaskan bahwa kerja lembaga tidak semata ditentukan oleh kalender politik, tetapi oleh kesadaran bahwa demokrasi harus dijaga setiap saat, termasuk saat tak banyak mata yang menyorot. Selain soal eksistensi kelembagaan, Muhammad Muchid juga memberikan penekanan kuat pada efisiensi anggaran. Ia menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus benar-benar relevan, berdampak, dan tidak mubazir. Dalam situasi fiskal yang serba terbatas, menurutnya, efisiensi bukan sekadar keharusan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap kepercayaan publik.

“Gunakan anggaran dengan bijak. Jadikan setiap rupiah sebagai investasi untuk menjaga kualitas demokrasi, bukan hanya formalitas kegiatan,” tuturnya penuh makna.

Tak hanya berhenti di situ, Muchid kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga hak konstitusional masyarakat melalui kegiatan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Bekelanjutan (PDPB). Ia menekankan bahwa proses pemutakhiran data pemilih harus terus berjalan, meski tidak dalam kerangka tahapan.

“PDPB bukan sekadar angka. Ia adalah cerminan siapa yang berhak bersuara dalam demokrasi. Lakukan uji petik di lapangan, kita pastikan setiap hak pilih masyarakat terjaga. Jika kita abai, maka suara rakyat bisa hilang sebelum terdengar,” ucapnya.

Pesan ini terasa semakin kuat setelah Bawaslu Bojonegoro melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Langkah ini menjadi simbol bahwa sinergi adalah kunci, dan Bawaslu tidak bekerja sendirian dalam menjaga hak pilih masyarakat.

Apel pagi itu pun berakhir dengan suasana yang berbeda, bukan sekadar bubar barisan, tapi bubar dengan beban tanggungjawab dan semangat yang lebih menyala. Langkah-langkah kecil dari para pegawai yang meninggalkan lapangan terasa lebih mantap, seolah telah diingatkan bahwa lembaga ini hidup bukan hanya karena adanya pemilu, tetapi karena adanya keyakinan bahwa demokrasi harus dirawat, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun.

Di tengah jeda tahapan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tak memilih diam. Bawaslu memilih bersuara dalam senyap, bekerja dalam keheningan, dan memastikan bahwa di balik layar demokrasi, ada tangan-tangan yang tetap menjaga api integritas agar tak padam oleh waktu.