Mata Demokrasi Tak Pernah Terpejam: Bawaslu Bojonegoro Kawal Ketat Pleno Terbuka DPB Triwulan II 2025

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Suasana aula lantai 2 Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro pagi itu tampak lebih hidup dari biasanya. Tak sekadar ruang rapat, tempat itu menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang demokrasi yang terus dirawat, meskipun tak ada pemilu yang sedang berlangsung. Di tengah meja rapat yang penuh dengan lembaran data dan daftar pemilih, hadirlah para penjaga integritas pemilu: KPU sebagai penyelenggara, dan Bawaslu sebagai pengawas yang setia berjaga dari balik layar, namun tak pernah lengah.

Hari itu, Rabu (2/7), KPU Bojonegoro menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025. Bukan agenda biasa, rapat ini adalah langkah strategis dalam memastikan bahwa suara rakyat tidak hanya terdengar lima tahun sekali, tetapi dicatat dan dijaga setiap waktu.

Mengawasi jalannya pleno, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tampil sigap, teliti, dan penuh konsentrasi. Dalam setiap nama yang dibacakan dan setiap angka yang dipaparkan, mereka tidak sekadar mendengar, melainkan memeriksa apakah semuanya telah sesuai, apakah ada yang terlewat, atau bahkan tersembunyi.

Data Tak Pernah Diam: Dinamika Pemilih yang Terus Bergerak. Seperti arus Sungai Bengawan Solo yang tak pernah berhenti mengalir, data pemilih pun terus bergerak. Ada penambahan pemilih baru, anak-anak muda yang kini genap berusia 17 tahun. Ada pula TNI-Polri yang kembali ke ranah sipil dan berhak memilih. Namun di sisi lain, ada yang pergi selamanya, atau berpindah domisili, sehingga harus dikeluarkan dari daftar.

Komisioner KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Lilik Mustafidah, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran ini dilakukan secara berkelanjutan, berbasis pada masukan masyarakat, pencocokan dengan data kependudukan Disdukcapil, dan stakeholder terkait.

"Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan kegiatan yang kami lakukan dalam rangka memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilihan terakhir yaitu Pilkada Bupati & Wakil Bupati yang telah di sinkronisasi data pemilih tersebut dengan dengan data kependuduka  secara nasional," ujar Lilik.

Dalam dinamika demokrasi yang kadang tampak adem ayem di permukaan, Bawaslu hadir sebagai penjaga senyap namun waspada. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakata Bawaslu Bojonegoro, Muhammad Muchid, S.Pd.I., M.Sos, hadir langsung dalam pleno tersebut bersama Staf Divisi. Mereka mengamati, mencatat, dan jika perlu, memberikan catatan kritis demi menyempurnakan proses.

"Agenda pada pagi ini adalah PDPB, yang mana data berkelanjutan itu merujuk pada data pemilu dan pilkada. Di pleno ini kita ingin mengetahui KPU Bojonegoro dalam memperbaharui data," tutur Muchid.

Bawaslu juga memberi perhatian khusus terhadap potensi data ganda, pemilih yang sudah meninggal tapi belum dicoret, hingga kemungkinan pemilih fiktif yang luput dari verifikasi. Semua itu bukan sekadar koreksi teknis, melainkan bagian dari upaya memastikan keadilan elektoral yang hakiki.

Rapat pleno ini dihadiri oleh berbagai elemen: TNI-Polri, Disdukcapil, dan stakeholder lainnya. Keterbukaan ini bukan formalitas, tapi wujud nyata dari prinsip demokrasi partisipatif. Siapa pun berhak melihat, bertanya, bahkan memberi masukan terhadap data yang ditetapkan.

Bawaslu dalam kesempatan itu juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan jika ada ketidaksesuaian data, melalui Posko Aduan Masyarakat yang telah dibuka oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

"Demokrasi bukan hanya milik penyelenggara dan pengawas. Ini tanggung jawab bersama. Keterlibatan publik sangat menentukan keakuratan daripada daftar pemilih itu sendiri. Kita akan mencoba melakukan uji petik, harapannya KPU Bojonegoro  bisa bersama-sama melaksanakan itu, dengan mendatangi Desa maupun Kecamatan terkait dengan perubahan data," tegas Muchid.

Meskipun Pemilu 2029 masih beberapa tahun lagi, fondasi telah mulai dibangun sejak sekarang. KPU menyusun, Bawaslu mengawasi, dan masyarakat diharapkan turut serta. Triwulan demi triwulan, daftar ini akan terus diperbarui, menjadi cermin kesungguhan dalam menjaga hak setiap warga negara.

Melalui pengawasan yang melekat, terbuka, dan humanis, Bawaslu Bojonegoro menunjukkan bahwa menjaga demokrasi bukan soal momen, tapi proses panjang yang dimulai bahkan sebelum surat suara dicetak.

Di tengah geliat Bojonegoro yang terus tumbuh, Bawaslu tetap setia mengawal dari balik layar. Dalam hening ruang rapat, mereka memastikan tak satu pun warga kehilangan hak pilihnya karena kelalaian data. Sebab bagi mereka, demokrasi bukan sekadar soal siapa menang, tetapi bagaimana proses itu dibangun dengan adil, terbuka, dan bermartabat.

Dan dalam kerja sunyi itulah, mata demokrasi tak pernah benar-benar terpejam.