Kordiv Humas dan Datin Bawaslu Bojonegoro Ikuti Zoom Meeting Cangkrukan Humas Datin Seri 13

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id – Senin, 13 Oktober 2025, Koordinator Divisi Humas dan Koordinator Divisi Data dan Informasi (Datin) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, bersama staf dari kedua divisi, mengikuti Zoom Meeting Cangkrukan Humas Datin Seri 13 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur. Kegiatan ini membahas Etika Publikasi Data Pengawasan di Lingkungan Bawaslu, sebagai upaya memperkuat profesionalisme dan kredibilitas pengawasan pemilu.

Zoom meeting diikuti oleh perwakilan divisi Humas dan Datin dari seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur. Narasumber menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip etika dalam publikasi data pengawasan, mulai dari validitas, akurasi, hingga tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi kepada publik.

Koordinator Divisi Humas Bawaslu Bojonegoro menyampaikan, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kapasitas tim dalam mengelola informasi pengawasan secara profesional. “Publikasi data pengawasan yang akurat dan etis tidak hanya menjaga kredibilitas Bawaslu, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, peserta berbagi pengalaman terkait pengelolaan data, publikasi di media sosial, dan penanganan isu-isu yang berpotensi menimbulkan misinformasi. Narasumber menekankan pentingnya koordinasi antara divisi Humas dan Datin agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersifat jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain membahas etika publikasi, Zoom Meeting Cangkrukan Humas Datin Seri 13 juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. Peserta diberikan strategi praktis untuk menyajikan data pengawasan secara informatif tanpa melanggar prinsip etika dan regulasi yang berlaku.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Bojonegoro menunjukkan komitmen dalam menerapkan praktik profesional, etis, dan transparan dalam pengelolaan data pengawasan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu sekaligus meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat kabupaten.