Keberadaan Perempuan dalam Pemilu

Jakarta, bojonegoro.bawaslu.go.id. Bawaslu Republik Indonesia mengadakan kegiatan Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu se-Indonesia.

Kegiatan berlangsung pada hari Sabtu hingga Minggu tanggal 31 Agustus  sampai dengan 01 September 2019. Adapun pelaksanaan bertempat di Hotel Redtop Jakarta Pusat.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dan anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Afifuddin, Rahmat Bagja, Fritz Siregar, Sekjend Bawaslu RI Gunawan Suswantoro beserta Kepala Biro TP3, Kabag SDM, Kabag Penindakan, Tim Ahli dan Tim Asistensi Sekretariat Bawaslu RI, Ida Budiarti (Anggota DKPP), Nihayatul Wafiroh (Wakil Ketua Komisi II DPR RI), Pegiat Pemilu serta Perempuan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se - Indonesia.

Tarian dari daerah Papua disuguhkan sebagai pertunjukan sebelum pembukaan. Adapun pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi strategis. 

“Kegiatan ini untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam demokrasi dan kepemiluan yang berbasis pada hasil evaluasi kinerja pengawas pemilu perempuan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019” ungkap La Bayoni Kepala Biro TP3 Bawaslu.

“Pemilu akan kehilangan makna tanpa partisipasi perempuan, karena partisipasi perempuan dalam pemilu dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan” ungkap Dewi Pettalolo Anggota Bawaslu RI. Lanjut  Dewi Pettalolo mengatakan sebagai bagian dari penyelenggara, perempuan harus memastikan proses pelaksanaan tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan asas pemilu.

Gunawan Suswanoro selaku Sekjend Bawaslu RI menyampaikan bahwa salah satu cara yang perlu dikembangkan, dalam rangka meningkatkan partisipasi dan merangkul perempuan se- Indonesia yang peduli terhadap demokrasi adalah mampu menggerakkan perempuan ikut serta mengawasi pilkada tahun 2020.

“Rancangkan kegiatan dimana kegiatan tersebut bekerjasama dengan ormas perempuan seperti Fatayat NU, Aisyiyah, Kaukus Perempuan dan Asosiasi Perempuan yang lain” imbuhnya

Bawaslu harus memperhatikan capacity building perempuan pengawas pemilu hingga tingkatan bawah dan terdapat Anggaran khusus untuk peningkatan capacity building perempuan pengawas pemilu agar bisa bekerja lebih maksimal. “Perempuan pengawas pemilu harus menegakkan Politik Feminim yakni politik yang bersih, politik yang mengutamakan melayani, dan politik untuk kemaslahatan serta kemanfaatan untuk banyak orang” tegas Nihayatul Wafiroh Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Abhan Ketua Bawaslu RI menyampaikan bahwa Bawaslu mencatat ada 1 Komisioner Perempuan Bawaslu RI, 39 Komisioner Perempuan dan 5 Kasek Perempuan Bawaslu Provinsi, 322 Komisioner Perempuan dan 84 Korsek Perempuan Bawaslu Kabupaten/Kota dan masih dibawah afirmasi 30% keterwakilan perempuan.

“Bawaslu tetap berupaya adanya 30% keterwakilan perempuan pada Pilkada tahun 2020 dan periode selanjutnya terutama pada Timsel dan  Pengawas Pemilu Perempuan” ujarnya. Lanjut Ketua Bawaslu RI mengatakan dunia internasional memandang Indonesia sebagai Negara yang mampu menjadi pionir dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender tanpa mengurangi norma dan kodrat sebagai perempuan dengan adanya Indonesia menjadi salah satu dari 10 Negara yang disiapkan menuju Gender Equality Planet 50 : 50 tahun 2030.

Dalam kegiatan ini Lilik Mustafidah Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengatakan kegiatan tersebut adalah bentuk apresiasi terhadap peran perempuan pengawas pada pemilu tahun 2019, karena sukses tidaknya pelaksanaan pemilu tahun 2019, tidak lepas dari partisipasi perempuan pengawas pemilu.

 “Afirmasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan pengawas pemilu di Undang-undang No. 7 tahun 2017 tidak lagi “Memperhatikan” namun “Mengutamakan” 30% keterwakilan perempuan baik pada Pilkada tahun 2020 maupun periode selanjutnya” ungkap Srikandi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan berjalan lancar diakhiri jalan sehat yang dirangkai dengan pembacaan Deklarasi Perempuan Pengawas Pemilu sebagai komitmen Srikandi Pengawas Pemilu.