Jadwalkan Sekolah Kader, Bawaslu Bojonegoro Matangkan Konsep di Mojokerto

Mojokerto. bojonegoro.bawaslu.go.id. Bawaslu Bojonegoro hadir dalam rapat Persiapan MOU,  Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), dan Optimalisasi Pojok Pengawasan yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Timur, Jumat (21/02/20) bertempat di kantor Bawaslu Kota Mojokerto. Rapat ini dihadiri oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Moh. Amin, Aang Kunaifi, Nur Elya Anggraini serta Kabag TPPP Filbert. Terundang sebagai peserta dalam rapat ini adalah 19 Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada tahun 2020.

Dalam sambutannya Moh. Amin menjelaskan, sengaja mengundang Bawaslu non Pilkada untuk memaksimalkan kinerja pengawasan partisipatif, sebab tersedia waktu yang relatif lebih longgar karena tidak terikat tahapan Pilkada. "Mari membangun keberlangsungan lembaga ini dengan optimalisasi pengawasan partisipatif," ujar ketua Bawaslu Jawa Timur ini.

Lebih lanjut Amin mengatakan bahwa ruh pengawasan partisipatif itu ada 3, SKPP, MOU dan MUA, serta Pojok Pengawasan. Ketiganya harus direncanakan dengan baik dan matang, jika perlu kita serentakan agar terdengar gaungnya.

Nur Elya Anggraini yang juga pengampu SKPP dari Bawaslu Jawa Timur mengatakan bahwa pusat pendidikan pengawasan partisipatif masuk dalam rencana strategis (renstra) Bapenas. "Kita harap akan muncul pusat pendidikan partisipatif di Kabupaten/Kota nantinya," ujar Koordinator Divisi Humas Hubal Provinsi Jawa Timur ini. Ely, sapaan akrabnya menambahkan nantinya akan ada penilaian dari Bawaslu RI terhadap pengawasan partisipatif bagi tingkat Provinsi. "Kesiapan Kabupaten/Kota nantinya menjadi nilai plus bagi kami," pungkasnya.

Rangkaian pembukaan rapat berjalan lancar dan dinamis, dimulai pada pukul 10.00  WIB hingga 21.30 WIB. Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi mempersilahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk berkreasi dalam pelaksanaan SKPP. "Silahkan sekreatif mungkin, asal tetap sesuai pakem dan modul yang telah ditetapkan." Hadir mewakili Bawaslu Bojonegoro dalam rapat ini Ketua Moch. Zaenuri dan anggota M. Alfianto.

Ketua Bawaslu Bojonegoro, Moch. Zaenuri mengatakan bahwa pada tahun 2019 Bawaslu Bojonegoro telah melaksanakan SKPP dan Deklarasi Kampung Anti Money Politic. "Keduanya adalah sebagai dasar atau pengenalan apa itu pengawasan partisipatif, untuk tahun ini akan kita upgrading," ujarnya.