Lompat ke isi utama

Berita

Ikuti FGD, Bawaslu Bojonegoro Ingin Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Gresik, Kamis 4 Juli 2019 (4/7/19) Bawaslu Bojonegoro ikuti focus group discussion (FGD) yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Timur. FGD ini bertempat di kantor Bawaslu Gresik dengan peserta empat Kabupaten yaitu Gresik, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro. Masing-masing kabupaten diwakili oleh satu komisioner dan staf penanggungjawab kehumasan. Acara yang dipandu oleh staf divisi Kehumasan Bawaslu Provinsi Jatim ini berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Dalam pengantarnya, Royin Fauziana salah satu staf Bawaslu Jatim mengatakan bahwa tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk memaksimalkan peran kehumasan Bawaslu Kabupaten / Kota. "Kehumasan punya peran strategis untuk menyampaikan kerja Bawaslu, selama ini Bawaslu ngapain saja sih? kerjanya apa? lalu perannya dalam Pemilu? ini yg harus kita sampaikan kepada masyarakat agar kerja keras lembaga berbanding lurus dengan citra yang diperolehnya," ujarnya.

FGD berlangsung mengalir dan gayeng serta sesekali diselingi canda para pesertanya namun tetap dalam kerangka serius. Beberapa hal pokok tentang kehumasan dibahas salah satunya adalah optimalisasi website Bawaslu Kabupaten serta media sosial. Derasnya arus informasi harus diimbangi dengan pengelolaan informasi yang kredibel dan juga cepat. “Jika mengandalkan website saja tentu akan ketinggalan dengan lainnya, maka kita harus bisa memanfaatkan media sosial yang popular di masyarakat," imbuh Alfian komisioner Bawaslu Bojonegoro.

Lebih lanjut dalam FGD ini juga membahas SE Bawaslu tentang keterbukaan informasi publik. Bawaslu RI dalam hal ini telah terbukti menjadi pionir dalam hal keterbukaan publik dengan diraihnya peringkat 4 nasional untuk kategori Lembaga Non Struktural pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017. Hal ini yang terus didorong hingga pada wilayah Bawaslu Kabupaten/ Kota. “Memang secara struktur PPID kita masih menginduk dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, namun semangat kita tidak boleh kalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi bagi publik," pungkas Alfian yang juga koordinator divisi SDM Organisasi Bawaslu Bojonegoro.

Tag
Berita
Publikasi