Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif

Batu, bojonegoro.bawaslu.go.id. Guna melakukan pendampingan bagi Bawaslu Kab/Kota dalam penyusunan rencana kegiatan dan laporan  hasil pelaksanaan program pengawasan partisipatif serta tersususunya standart pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan  dalam mewujudkan pelaksanaan program pengawasan partisipatif pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur gelar rapat Kerja Teknis bertemakan “Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif”

Selain itu, kegiatan yang bertujuan untuk menginfentarisir berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif ini bertempat di Hotel Filadelfia Batu. Jl. Bukit Berbunga No.6, Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Purnomo Satriyo Pringgodigdo mengungkapkan bahwa Bawaslu perlu adanya aktifitas guna menunjukan keberadaannya berfungsi dengan kepermanenan yang sudah ditetapkan. “Bawaslu baru permanen sehingga kita butuh aktifitas untuk menunjukan keberadaan atau bahwa kita memang berfungsi  dengan kepermanenan kita” ungkapnya.

Tak lupa Purnomo juga mengungkapkan terimakasih kepada peserta rakor yang hadir dimana terdiri dari Kordiv Pengawasan dan Humas Hubal dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang tidak melaksanakan Pilkada.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro diwakili oleh Anggota Komisioner, Mujiono (Batik Biru) dan Muhajirin Staf Bawasalu Kabupaten Bojonegoro

“Saya bersyukur karena teman-teman ditengah-tengah batuk yang ada masih bisa menyempatkan diri untuk hadir, dan yang last but not least ada aktifitas harmonisasi pelaksanaan anggaran, mau tidak mau kita adalah lembaga yang sifatnya vertical, harus ada sinergi antara program yang dicanangkan oleh Bawaslu RI dan Provinsi dengan kerja-kerja yang dilakukan teman-teman Bawaslu Provinsi Kabupaten/ Kota, dan percaya atau tidak sebagai daerah yang sedang Pilkada, Garda terdepan adalah teman-teman Kabupaten/Kota sendiri sehingga perlu adanya harmonisasi anggaran” jelasnya. Minggu (15/03/2020).

Lanjut Purnomo menghimbau bagi Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada agar tetap selalu hati-hati. “Hati-hati, walaupun wilayah teman-teman tidak sedang menyelenggarakan Pilkada, itu bisa jadi wilayah teman-teman bisa menjadi pelanggaran EKP dalam pemilihan” pungkasnya.