Bawaslu Tingkatkan Efektifitas Program Pengawasan Partisipatif

Kediri. bojonegoro.bawaslu.go.id. Dalam rangka meningkatkan efektifitas program pengawasan partisipatif di Jawa Timur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Kegiatan yang berlangsung sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri Jl. Pamenang, Besok, Nambaan, Kec. Ngasem, Kediri ini dihadiri oleh Koordinator Divisi PHL Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Selain itu tampak hadir dari Ketua Moh. Amin dan Koordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Senin (10/02/2020).

Adapun tujuan Rakor tersebut yaitu untuk mengharmonisasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan terkait pengawasan partisipatif, komposisi anggaran untuk pengawasan partisipatif dan bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota baik Pilkada maupun Non Pilkada tahun 2020.

Dalam kesempaten ini Moh. Amin menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk tidak lagi meragukan persoalan Panwaslu dan Bawaslu. “Putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas mengatakan bahwa Panwaslu sudah menjadi Bawaslu dan meminta kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk fokus terhadap keberlanjutan program di tahun 2019. Menyamakan langkah melaksanakan pengawasan partisipatif sebagai penyambung selama periode 5 (lima) tahun Bawaslu kedepan baik yang melaksanakan Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun yang tidak melaksanakan Pilkada” ungkapnya.

Selain itu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut juga menyarankan mungkin ada lembaga/komunitas yang biasanya dimanfaatkan, yang biasanya jadi kaki tangan komoditas money politic bisa diikutkan dalam pengawasan Partisipatif karena bahwa selama ini pengawasan partisipatif hanya menyasar teman-teman media, SMA, kampus, pemilih pemula. “Sasar semua elemen masyarakat untuk peran serta dalam pengawasan partisipatif Pemilu guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia” tegasnya.