Bawaslu Bojonegoro Hadiri Cangkrukan Demokrasi Seri 2: Menguatkan Peran Kehumasan dan Datin Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Dalam upaya memperkuat kerja-kerja kehumasan dan pengelolaan data informasi di tingkat kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan “Cangkrukan Demokrasi Seri 2”. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bawaslu Jatim dan diikuti oleh seluruh divisi Humas dan Datin dari Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kabupaten Bojonegoro yang hadir secara aktif dalam forum tersebut melalui metode daring.

Mengusung konsep cangkrukan—sebuah budaya khas Jawa Timur yang identik dengan suasana santai namun sarat makna—kegiatan ini tak hanya menjadi ruang diskusi informal, tetapi juga menjadi ajang refleksi strategis tentang bagaimana kerja-kerja kehumasan dan pengelolaan data dapat menopang pengawasan pemilu yang berintegritas.

Anggota Bawaslu Jatim, Dwi Endah Prasetyowati, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran humas sebagai wajah lembaga yang pertama kali dilihat publik. Dalam konteks pengawasan pemilu, humas bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga membangun narasi-narasi edukatif yang mendorong kesadaran politik masyarakat.

“Demokrasi tak bisa hidup dari pengawasan internal semata. Ia butuh ruang partisipasi publik yang luas. Di sinilah pentingnya komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan menyentuh hati masyarakat,” ujarnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Muhammad Muchid, S.Pd.I.,M.Sos, menyampaikan bahwa keterlibatan pihaknya dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk terus belajar dan berbenah, terutama dalam menghadapi tantangan Pemilu berikutnya.

“Di era digital, informasi bergerak cepat, dan publik menuntut kejelasan serta akuntabilitas. Maka, penguatan kehumasan dan datin bukan lagi pelengkap, tetapi menjadi jantung dari strategi komunikasi lembaga. Konsistensi dalam menyampaikan informasi yang benar, serta kolaborasi dengan media dan masyarakat sipil menjadi prioritas kami di Bojonegoro,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa salah satu tantangan di tingkat kabupaten adalah menjaga keseimbangan antara regulasi pengelolaan informasi dengan kepekaan terhadap dinamika lokal. Oleh karena itu, forum seperti Cangkrukan Demokrasi menjadi sangat penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks daerah.

Dalam forum ini, para peserta juga mendapatkan pembekalan dari 4 narasumber mengenai strategi digitalisasi kehumasan, pengelolaan pengaduan berbasis data, serta optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tak hanya teknis, namun juga menyentuh dimensi filosofis dari keterbukaan informasi sebagai pilar penting dalam demokrasi.

Cangkrukan Demokrasi Seri 2 ditutup dengan pengerjaan posttest dan penegasan pentingnya kerja bersama, lintas divisi, dan lintas wilayah dalam membangun ekosistem pengawasan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga partisipatif dan inklusif.