Menjaga Demokrasi dari Hulu, Bawaslu Bojonegoro Perkuat Sinergi dengan Kapolres

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Memperkuat koordinasi lintas lembaga menjadi bagian penting dalam menjaga proses demokrasi tetap berjalan sesuai ketentuan. Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam audiensi Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dengan Kapolres Bojonegoro, Senin (21/9/2026).

Audiensi berlangsung di ruang kerja Kapolres Bojonegoro. Rombongan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Dr. Handoko Sosro Hadi Wijoyo, S.E., M.M., didampingi Koordinator Divisi SDMO dan Diklat H. Moch. Zaenuri, S.T., Koordinator Divisi PP Datin Weni Andriani, S.Pd., serta Staf.

Kedatangan jajaran Bawaslu disambut langsung AKBP Yenni Diarty, S.I.K., M.H., di ruang kerjanya. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan membahas sejumlah hal terkait koordinasi kelembagaan, pengawasan Pemilu, hingga upaya memperkuat pendidikan demokrasi di tingkat masyarakat.

Handoko menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolres Bojonegoro. Menurutnya, audiensi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan bagian dari budaya kerja Bawaslu untuk menjaga komunikasi dan membangun koordinasi sejak dini.

“Terima kasih, Bu Kapolres, atas sambutannya. Sudah menjadi kultur kami untuk melakukan audiensi dengan Forkopimda. Kaitannya dengan Polres Bojonegoro tentu juga tidak lepas dari Sentra Gakkumdu,” ujar Handoko.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan kepolisian memiliki arti penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu, termasuk dalam penanganan dugaan pelanggaran melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Selain membahas koordinasi kepemiluan, Handoko menekankan bahwa waktu sekitar 20 bulan menuju Pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perlu dimanfaatkan untuk mempersiapkan berbagai aspek pengawasan sekaligus memperkuat pendidikan demokrasi di tengah masyarakat. Menurutnya, persiapan menghadapi Pemilu tidak semestinya baru dilakukan ketika tahapan dimulai, tetapi perlu dibangun dan dikuatkan sejak jauh hari melalui koordinasi, sosialisasi, serta penguatan pemahaman demokrasi di masyarakat.

“Kurang lebih bulan Juni tahun 2027 kita sudah memasuki tahapan Pemilu. Waktu ini perlu kita manfaatkan untuk mempersiapkan berbagai hal, termasuk memperkuat pemahaman dan kesadaran demokrasi masyarakat,” jelas Handoko.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty memperkenalkan situasi tugasnya setelah sekitar dua bulan menjabat sebagai Kapolres Bojonegoro. Ia menyampaikan bahwa luasnya wilayah Kabupaten Bojonegoro membuat koordinasi dengan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas.

“Sebagai Kapolres Bojonegoro, kegiatan saya sangat banyak karena wilayahnya juga luas. Tupoksi kita adalah harkamtibmas, tetapi cakupannya besar. Karena itu, kita harus berkoordinasi dengan semua instansi,” tutur Yenni.

Yenni juga menyampaikan apresiasinya terhadap kondisi masyarakat Bojonegoro yang dinilainya kondusif dan guyub. Menurutnya, situasi tersebut perlu terus dijaga melalui komunikasi dan kerja sama antarlembaga.

Dalam kesempatan itu, Yenni juga menekankan pentingnya menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.

“Saya berharap kita terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Ini penting untuk menjaga kebersamaan,” ujarnya.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, Yenni membuka ruang untuk melakukan pembahasan bersama mengenai data dan catatan pelanggaran yang terjadi. Evaluasi tersebut dinilai dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menghadapi pelaksanaan Pemilu berikutnya.

“Untuk data-data pelanggaran Pemilu 2024, kita bisa membuat diskusi. Kita evaluasi bersama, agar pada Pemilu berikutnya jangan sampai terulang lagi,” kata Yenni.

Sementara itu, Handoko menegaskan pentingnya membangun koordinasi antarlembaga sejak dini, mengingat tahapan Pemilu mulai mendekat. Sekitar 9 bulan lagi, agenda kepemiluan akan memasuki tahapan penting, termasuk verifikasi peserta Pemilu dan penataan daerah pemilihan (dapil) pada 2027. Menurutnya, persiapan dan komunikasi lintas lembaga perlu dilakukan sejak sekarang agar setiap tahapan dapat dikawal dengan baik.

“Di 2027, tahapan yang awal adalah verifikasi peserta pemilu dan penataan daerah pemilihan. Karena itu, koordinasi seperti ini penting dilakukan sejak sekarang,” ungkap Handoko.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Bojonegoro membangun komunikasi kelembagaan dengan jajaran Forkopimda. Selain memperkuat koordinasi dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pertemuan juga membuka ruang kerja sama dalam membangun kesadaran demokrasi dan menjaga kondusivitas masyarakat Bojonegoro.

Bagi Bawaslu Bojonegoro, komunikasi lintas lembaga tidak hanya dibutuhkan ketika tahapan Pemilu telah berlangsung. Koordinasi yang dibangun lebih awal diharapkan dapat menjadi modal bersama dalam menghadapi agenda kepemiluan sekaligus menjaga kehidupan demokrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.