Data Pemilih Harus Akurat, Pengawasan Gerak Cepat: Bawaslu Bojonegoro Uji Petik PDPB

Bojonegoro, bojonegoro.bawaslu.go.id - Komitmen Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam memastikan akurasi data pemilih terus diwujudkan melalui pengawasan langsung di lapangan. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO & Diklat), H. Moch. Zaenuri, S.T., bersama jajaran staf melaksanakan koordinasi dan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Ngrowo, dan Desa Campurejo, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara akurat, mutakhir, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Di sela kegiatan, H. Moch. Zaenuri menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam pengawasan menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pemilih.

“Data pemilih harus akurat, dan pengawasan harus dilakukan dengan gerak cepat. Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, sehingga tidak ada potensi kesalahan data yang dapat berdampak pada proses pemilu,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa metode uji petik dilakukan dengan mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan, guna memastikan kesesuaian data.

“Kami turun langsung untuk melihat dan memastikan bahwa data yang tercatat benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Jika ditemukan perbedaan, tentu akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan,” imbuhnya.

Selain uji petik, tim Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan dan desa setempat untuk memperkuat sinergi serta memastikan ketersediaan data yang akurat dan mutakhir.

Langkah ini menunjukkan kesiapan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Dengan pengawasan yang cepat dan tepat, diharapkan setiap potensi ketidaksesuaian data dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menegaskan akan terus hadir dan siap mengawasi setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas.